PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Halal bihalal yang digelar Kornas Presidium Pemuda Timur di Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 Maret 2026, tak berhenti sebagai ajang silaturahmi. Forum ini berkembang menjadi ruang diskusi yang menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan Indonesia Timur, terutama Maluku.
Sejumlah peserta dari berbagai daerah hadir dalam suasana yang hangat. Namun, percakapan yang mengemuka memperlihatkan kegelisahan serupa: pembangunan yang belum merata dan masih meninggalkan kawasan timur.
Koordinator Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menilai pembangunan di wilayah timur tak bisa lagi ditunda. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif sebagai titik awal perubahan.
“Membangun timur itu harus dengan semangat bersama, adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa kita merasa terisolir karena kita tidak punya semangat membangun Indonesia timur,” ujarnya.
Sandri juga mengaitkan isu pembangunan dengan dimensi moral dan keimanan. Menurut dia, membangun daerah bukan semata soal infrastruktur, melainkan bagian dari tanggung jawab yang lebih luas.
“Di Islam itu ada kalimat begini, jadi kalau kita tidak membangun negerinya keimanan kita dipertanyakan. Jadi kalau saya tidak membangun Indonesia timur, keimanan saya tentu dipertanyakan,” katanya.
Ia berharap Kornas Presidium Pemuda Timur tidak berhenti sebagai wadah formal, melainkan menjadi kekuatan nyata dalam menghimpun aspirasi dan mengawal pemerataan pembangunan.
“Jadi Kornas Presidium Pemuda Indonesia Timur ini kami berharap bisa menghimpun aspirasi, mengawal stabilitas negeri ini dan kita harus setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Sandri.
Pandangan serupa disampaikan Haidar Alwi, yang mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi Ambon beberapa tahun lalu. Ia mengaku tersentuh melihat kondisi di lapangan.
“Beberapa tahun lalu saya pernah ke Ambon bersama Sandri. Begitu mendarat di Maluku, jalan beberapa kilometer saya mulai meneteskan air mata dari bandara sampai ke Universitas Pattimura,” katanya.
Menurut Haidar, Maluku menyimpan ironi besar. Kekayaan sumber daya alam tidak sebanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.
“Saya melihat Ambon ini sebagai provinsi terkaya di dunia. Tapi yang saya lihat justru penduduknya miskin, kotanya juga sangat tertinggal. Bahkan kalau dibandingkan dengan kota di Jawa Barat, Ambon masih jauh di bawah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas perkotaan sebagai indikator ketimpangan yang kasatmata.
“Kalau di Jawa Barat ada dua atau tiga mal, di Ambon cuma satu, itu pun hidup segan mati tak mau. Itu jadi ukuran bahwa Maluku ini belum sejahtera,” kata Haidar.
Menurut dia, persoalan di Indonesia Timur bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Kalau saya cerita soal Ambon, tidak akan habis sampai satu dua bulan,” ujarnya.
Diskusi dalam forum tersebut mengerucut pada satu kesimpulan: pembangunan Indonesia Timur membutuhkan keberpihakan nyata, serta keterlibatan lintas pihak, khususnya generasi muda.
Melalui kegiatan ini, Kornas Presidium Pemuda Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat persatuan, menyalurkan aspirasi, dan mengawal pemerataan pembangunan demi terciptanya keadilan antarwilayah di Indonesia.
