PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Ketahanan pangan, kemandirian energi, diplomasi perdagangan, hingga penyelamatan aset negara menjadi sejumlah isu yang disorot dalam evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Founder lembaga kajian dan kanal media Kontra Narasi, Sandri Rumanama, mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, tetapi mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
“Kita apresiasi beberapa langkah strategis pemerintah sukses meski banyak PR lain” ucap Sandri.
Menurut Sandri, apresiasi terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti evaluasi dapat dihentikan. Ia menilai capaian yang ada masih membutuhkan peningkatan, terlebih pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun dalam konteks evaluasi yang disampaikannya.
“Harus ditingkatkan masih belum maksimal kan baru 2 tahun” ucapnya.
Pernyataan Sandri menempatkan capaian pemerintah dan pekerjaan yang belum tuntas dalam satu kerangka evaluasi. Sejumlah kebijakan telah dijalankan, tetapi dampaknya tetap perlu diukur melalui data, pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Ketahanan Pangan dan Janji Mengurangi Impor
Sektor pangan menjadi salah satu bidang yang menonjol dalam agenda pemerintahan Prabowo. Penguatan produksi beras dan jagung, peningkatan cadangan pangan, serta kebijakan harga gabah menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Bahan evaluasi Kontra Narasi menyebut pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada untuk sejumlah komoditas dan mencatat cadangan beras pada tingkat tertinggi. Sumatera Selatan juga disebut memiliki proyeksi produksi beras mencapai 4 juta ton.
Namun, klaim swasembada perlu dilihat berdasarkan komoditas, periode produksi, kebutuhan konsumsi, dan ketergantungan terhadap impor. Besarnya cadangan beras juga perlu dibaca bersama data penyerapan gabah, distribusi, serta stabilitas harga di tingkat konsumen.
Kebijakan harga gabah Rp 6.500 per kilogram turut disorot sebagai instrumen perlindungan petani. Efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan pembelian, kualitas gabah, dan akses petani terhadap mekanisme penyerapan hasil panen.
Di sektor energi, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit melalui program B50 disebut sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor solar. Realisasi kebijakan tersebut perlu dibedakan dari target atau rencana implementasi, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi, dan hasil evaluasi teknis.
Program Sosial dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari agenda pelayanan publik.
MBG diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan pemasok dan tenaga kerja lokal. Adapun program pemeriksaan kesehatan gratis ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif.
Di balik skala program tersebut, persoalan ketepatan sasaran, kualitas layanan, pengawasan anggaran, dan pemerataan penerima manfaat menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Besarnya jumlah kegiatan tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan apabila hasilnya belum diukur secara transparan.
Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan agenda efisiensi anggaran, penertiban lahan sawit ilegal, pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi, dan penyederhanaan regulasi.
Efisiensi anggaran perlu dinilai bukan hanya dari besarnya belanja yang dipangkas, melainkan juga dari dampaknya terhadap mutu layanan publik dan efektivitas program prioritas.
Diplomasi Dagang Menunggu Hasil Nyata
Dalam hubungan internasional, perundingan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan Kanada menjadi bagian dari agenda perluasan akses pasar ekspor Indonesia yang disorot dalam bahan evaluasi tersebut.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) berpotensi membuka peluang bagi produk Indonesia di pasar luar negeri. Namun, hasil konkret bergantung pada status perundingan, proses pemberlakuan perjanjian, serta kesiapan pelaku usaha nasional memenuhi ketentuan pasar tujuan.
Manfaat diplomasi ekonomi pada akhirnya perlu terlihat melalui perkembangan perdagangan, peluang usaha, dan kemampuan industri dalam negeri memanfaatkan akses pasar baru.
Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga masuk dalam daftar aspek yang disorot. Peran tersebut merupakan bagian dari keterlibatan Indonesia dalam agenda perdamaian internasional.
Penyelamatan Aset Negara dan Pentingnya Transparansi
Penertiban kawasan hutan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani persoalan pemanfaatan sumber daya alam yang melanggar ketentuan. Untuk itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas tersebut menjalankan koordinasi lintas lembaga untuk menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk persoalan perkebunan dan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Bahan evaluasi Kontra Narasi mencantumkan klaim pengembalian uang dan denda administratif sebesar Rp 13,24 triliun melalui Kejaksaan Agung pada Oktober 2026. Selain itu, terdapat klaim akumulasi penyelamatan aset sekitar Rp 52 triliun serta penertiban jutaan hektare kawasan hutan dan lahan yang berkaitan dengan perkebunan sawit maupun pertambangan ilegal.
Angka-angka tersebut membutuhkan penjelasan mengenai sumber data, periode penghitungan, dan status aset. Uang yang telah disetorkan ke kas negara, aset yang berhasil dikuasai kembali, serta nilai potensi kerugian yang dicegah merupakan kategori berbeda dan tidak semestinya disatukan tanpa keterangan.
Transparansi juga diperlukan untuk menjelaskan tindak lanjut penertiban, proses hukum terhadap pelanggaran, dan pemanfaatan dana yang telah dipulihkan. Klaim bahwa hasil penyelamatan aset digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, misalnya, perlu dilengkapi dengan informasi alokasi dan realisasi anggaran.
Apresiasi Tidak Menghapus Kewajiban Evaluasi
Pandangan Sandri Rumanama memperlihatkan adanya dua hal yang berjalan bersamaan dalam menilai pemerintahan: apresiasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan dan kebutuhan untuk memperbaiki hal-hal yang belum optimal.
Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga keterjangkauan harga dan kesejahteraan petani. Program sosial membutuhkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan ketepatan sasaran. Sementara itu, penyelamatan aset negara harus disertai data yang transparan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan semata-mata mengumumkan capaian, melainkan membuktikan hasilnya melalui indikator yang terukur. Evaluasi yang terbuka diperlukan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan negara benar-benar menjawab persoalan publik.
