PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah sebagai salah satu program prioritas nasional mendapat sorotan dari kalangan pelajar. Anggota Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan, Jhordy Fernando, menilai program tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan penggunaan anggarannya.
Pandangan itu disampaikan Jhordy melalui tulisan berjudul Pelajar Bertanya: MBG Maslahat atau Mudharat?. Dalam tulisannya, ia menilai tujuan program untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, menurut dia, pelaksanaan program berskala nasional harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat serta pengawasan yang memadai.
Jhordy mengawali tulisannya dengan mengutip amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut dia, prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan sosial, termasuk Program MBG.
“Pada tataran ideal, program ini seolah menjadi manifestasi paling sempurna dari kehendak konstitusi. Niatnya mulia, siapa yang tega menolak program yang menjanjikan piring-piring penuh gizi bagi anak-anak bangsa?” tulis Jhordy.
Meski demikian, ia menilai penggunaan anggaran negara tetap perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan keberlanjutan. Menurut dia, pemerintah harus memastikan setiap program yang dibiayai APBN mampu memberikan manfaat yang optimal tanpa mengurangi efektivitas sektor pembangunan lainnya.
Salah satu hal yang disoroti Jhordy adalah sumber pendanaan program. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara pembiayaan MBG dan kebutuhan sektor lain, khususnya pendidikan. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, dan kesejahteraan guru juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, Jhordy menyoroti aspek pengawasan dalam pelaksanaan MBG yang kini dijalankan melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Menurut dia, sistem pengawasan yang transparan menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Ia juga menilai evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan distribusi manfaat program benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Dalam tulisannya, Jhordy turut mengangkat isu stunting yang selama ini kerap dikaitkan dengan Program MBG. Ia merujuk pada penjelasan Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan yang menyebut periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, sebagai fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Menurut dia, perhatian terhadap kelompok usia tersebut tetap perlu menjadi prioritas dalam upaya menekan angka stunting nasional. Karena itu, ia mendorong agar setiap kebijakan pemenuhan gizi dirancang berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi.
Jhordy menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menolak upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sebaliknya, ia berharap pelaksanaan MBG dapat terus diperbaiki sehingga tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pembangunan sanitasi, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan layanan kesehatan dasar.
Menurut Jhordy, kombinasi berbagai program tersebut dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Sejak diluncurkan, program ini menjadi perhatian publik karena cakupannya yang luas serta besarnya anggaran yang dialokasikan.
Di tengah pelaksanaannya, berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan kelompok pelajar dinilai menjadi bagian penting dari proses evaluasi guna memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.
