PATRAINDONESIA.COM, (Jakarta) – Dilansir dari saluran WA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah bergerak cepat dalam merespons dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Fokus utama pemerintah adalah memastikan kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik, sekaligus menjamin keselamatan mereka di tengah situasi darurat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah terdampak, menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran darurat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menentukan skema pembelajaran dan pelaksanaan ujian akhir semester sesuai situasi lokal.
Kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai langkah tanggap darurat, termasuk penyesuaian jadwal KBM, penggunaan tenda sekolah, dan penerapan pembelajaran daring. Di SMA Negeri 1 Batang, misalnya, dari 21 ruang kelas, 15 masih dapat digunakan. Sekolah diarahkan untuk mengatur pembelajaran bergiliran antara sesi pagi dan siang.
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan segera didistribusikan. Sementara itu, pembelajaran daring menjadi alternatif, dan beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa demi keselamatan.
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) juga diserahkan sepenuhnya kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Tidak ada kebijakan penundaan seragam, karena fleksibilitas dianggap penting dalam menghadapi kondisi yang beragam.
Kemendikdasmen turut menyiapkan bantuan perbaikan fasilitas pendidikan dengan alokasi dana tahap awal sebesar Rp10–25 juta per sekolah, tergantung tingkat kerusakan. Data kerusakan sedang dikumpulkan sebagai dasar rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
Hingga 4 Desember 2025, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar, santunan sebesar Rp293 juta bagi murid dan guru yang terdampak, 10.000 paket perlengkapan sekolah, serta 74 tenda sekolah darurat. Penyaluran bantuan akan terus berlanjut guna mempercepat pemulihan dan memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi. (Guskur/PI/Red).
