PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA –Proyek sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang digadang-gadang menjadi lompatan besar dalam modernisasi jalan tol Indonesia masih berada di meja evaluasi pemerintah. Alih-alih langsung diterapkan, pemerintah kini memilih memperdalam kajian teknis dan menyiapkan skenario uji coba guna memastikan sistem tersebut benar-benar kompatibel dengan kondisi jalan tol nasional.
Langkah itu mendapat dukungan dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), perusahaan yang menjadi investor sekaligus mitra pemerintah dalam proyek MLFF. Menurut RITS, pengujian menyeluruh menjadi tahapan penting untuk mengukur kesiapan teknologi sebelum diterapkan kepada jutaan pengguna jalan tol di Indonesia.
Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo, mengatakan saat ini pihaknya bersama pemerintah sedang membahas berbagai skenario yang akan digunakan dalam proses pengujian. Tidak hanya menguji kondisi ideal, simulasi juga dirancang untuk melihat bagaimana sistem merespons berbagai kemungkinan kendala yang dapat terjadi di lapangan.
“Prosesnya sekarang lebih kepada menyiapkan berbagai skenario teknis untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional jalan tol di Indonesia,” kata Renaldi.
Menurut dia, komunikasi antara investor dan pemerintah berjalan positif. RITS melihat pemerintah tetap memiliki komitmen terhadap kelanjutan proyek MLFF, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati agar implementasi nantinya tidak menimbulkan persoalan baru.
Sebagai perusahaan yang terikat kerja sama dengan pemerintah sejak menerima surat perintah kerja pada 15 Maret 2022, RITS menegaskan seluruh pengembangan yang dilakukan hingga saat ini tetap mengacu pada konsep MLFF sebagai tujuan akhir sistem transaksi jalan tol nasional.
“Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujar Renaldi.
Uji Coba Jadi Penentu Kelanjutan Proyek
Meski proyek MLFF telah bergulir selama beberapa tahun, hingga kini pemerintah belum menetapkan kapan dan di mana uji coba akan dilaksanakan.
Bali yang sejak awal disebut sebagai wilayah percontohan masih masuk dalam daftar kandidat lokasi pengujian. Namun pemerintah juga membuka peluang untuk melakukan uji coba di ruas tol lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
Tahap pengujian ini dinilai menjadi momentum penting karena hasilnya akan menentukan arah implementasi sistem tol tanpa henti di Indonesia.
Dalam skema akhirnya, MLFF memungkinkan kendaraan masuk dan keluar jalan tol tanpa harus berhenti untuk melakukan transaksi. Sistem akan mengandalkan teknologi digital yang secara otomatis mengidentifikasi kendaraan dan memproses pembayaran.
Namun selama masa transisi, penggunaan gerbang tol dengan palang masih dimungkinkan.
“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” katanya.
Pemerintah Pastikan Teknologi Cocok dengan Ekosistem Tol Indonesia
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Komang Rasminiati, menegaskan pemerintah saat ini belum berbicara soal implementasi penuh. Fokus utama masih berada pada tahap verifikasi teknis dan pengujian sistem.
Menurut Komang, pemerintah ingin memastikan teknologi yang digunakan dalam MLFF benar-benar mampu beradaptasi dengan karakteristik lalu lintas dan operasional jalan tol di Indonesia yang memiliki tantangan berbeda dibanding negara lain.
“Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.
Kajian yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup teknologi transaksi, tetapi juga aspek regulasi, operasional, integrasi data, hingga kesiapan operator jalan tol dalam mengelola sistem baru tersebut.
Pengamat: Jangan Hanya Fokus pada Sistem Pembayaran
Di tengah persiapan uji coba, kalangan akademisi mengingatkan bahwa keberhasilan MLFF tidak bisa diukur hanya dari lancarnya transaksi kendaraan di gerbang tol.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat transportasi, Danang Parikesit, menilai implementasi teknologi baru harus dibarengi dengan kemampuan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Menurut dia, terdapat berbagai faktor eksternal yang selama ini memengaruhi kualitas layanan jalan tol, salah satunya keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang dapat mempercepat kerusakan infrastruktur.
“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” ujar Danang.
Ia menambahkan, penerapan MLFF akan berdampak pada keseluruhan rantai layanan jalan tol. Tidak hanya transaksi kendaraan, tetapi juga pengaturan arus lalu lintas, pengawasan jalan, sistem penegakan hukum, hingga pengelolaan kawasan istirahat atau rest area.
Karena itu, pengujian yang komprehensif dinilai menjadi syarat mutlak agar transformasi sistem pembayaran tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
