PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Peringatan May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, tahun ini memperlihatkan dinamika baru dalam relasi negara dan buruh. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah massa pekerja dinilai sebagai sinyal politik atas pentingnya posisi buruh dalam kebijakan pembangunan.
Di hadapan peserta aksi, Presiden menekankan agenda peningkatan kesejahteraan pekerja serta pembenahan sistem ketenagakerjaan. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sejumlah langkah kebijakan yang mulai diarahkan pada sektor ekonomi digital.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan Danantara Indonesia dalam struktur platform seperti Gojek. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan besaran potongan aplikator hingga kisaran 8 persen—angka yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan pengemudi ojek online.
PB SEMMI menilai, langkah tersebut menunjukkan pergeseran peran negara dari sekadar regulator menuju aktor yang turut masuk dalam mekanisme ekonomi digital. Dengan posisi itu, negara diharapkan dapat memengaruhi distribusi nilai secara lebih seimbang antara platform dan pekerja.
Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Dony, menyatakan bahwa kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang jelas.
“Negara harus memastikan kehadirannya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar menggantikan peran kapital swasta. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan ini tetap berpihak pada rakyat,” ujar Achmad Dony.
Ia menambahkan, pengawasan publik menjadi faktor penting dalam memastikan arah kebijakan tidak menyimpang. Menurut dia, mahasiswa dan generasi muda memiliki peran dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan tersebut.
PB SEMMI juga menilai peringatan Hari Buruh seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara negara, pekerja, dan kalangan muda dalam merespons perubahan struktur ekonomi.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal transformasi kebijakan agar tetap berada pada jalur keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi nasional,” kata dia.
Menurut PB SEMMI, arah kebijakan yang memberi perhatian pada pekerja, jika dijalankan secara konsisten, berpotensi memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis keadilan sosial.
