PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Himpunan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Indonesia (HBTKVI) menyoroti tingginya biaya layanan bedah jantung serta masih timpangnya distribusi dokter spesialis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi itu dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional dan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sorotan tersebut mengemuka dalam Konferensi Kerja HBTKVI 2026 yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Ketua Umum HBTKVI, Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., MBA, MARS, mengatakan transformasi layanan bedah toraks, kardiak, dan vaskular nasional tidak bisa hanya berfokus pada peningkatan jumlah tindakan medis.
BACA JUGA :
Menurutnya, pemerataan akses layanan, mutu pelayanan, keselamatan pasien, hingga keberlanjutan pembiayaan harus berjalan seimbang.
“Transformasi layanan BTKV harus memastikan pasien mendapatkan layanan yang tepat, aman, dan bermutu, tanpa mengabaikan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Karena itu, HBTKVI berkepentingan untuk memperkuat standar profesi, tata kelola klinis, serta kolaborasi dengan pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan layanan BTKV merupakan layanan berteknologi tinggi dengan biaya besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat spesifik. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan secara merata agar tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
“Pemerataan layanan BTKV menjadi tantangan besar. Kita harus memperkuat jejaring rujukan, pendidikan, pendampingan, dan sistem pelayanan berbasis kompetensi agar masyarakat di daerah juga memiliki kesempatan memperoleh layanan yang baik,” katanya.
Biaya JKN Naik, 13 Provinsi Belum Punya Dokter BTKV
Dalam forum tersebut, Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, dr. Rena Octora, M.H., memaparkan biaya pelayanan kesehatan dalam Program JKN pada 2025 meningkat 68,7 persen dibandingkan 2022.
BACA JUGA :
Pemkab Barut Terima Audensi Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan
Khusus layanan bedah toraks dan kardiovaskular, total pembiayaan pada 2025 mencapai Rp1,17 triliun.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mencatat masih ada 13 provinsi di Indonesia yang belum memiliki dokter spesialis BTKV.
“Transformasi layanan BTKV dalam JKN harus bergerak ke arah pelayanan yang berbasis nilai. Artinya, pembiayaan tidak hanya dilihat dari banyaknya tindakan, tetapi dari ketepatan indikasi, mutu klinis, keselamatan pasien, luaran kesehatan, dan efisiensi biaya,” ujar Rena.
Menurut Rena, pendekatan heart team juga penting dalam pelayanan kardiovaskular modern agar keputusan terapi lebih komprehensif dan efisien.
“Untuk kasus kardiovaskular, pendekatan heart team menjadi penting agar keputusan pelayanan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga mendukung kendali mutu dan kendali biaya,” katanya.
Kemenkes Targetkan Seluruh Daerah Punya Layanan BTKV
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Irsan A. Moeis, SE., ME., mengatakan pemerintah tengah memperkuat layanan kesehatan daerah melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga medis.
Pemerintah menargetkan hingga 2027 minimal terdapat satu rumah sakit di setiap kabupaten/kota yang mampu memberikan layanan BTKV.
“Supply side-nya dipenuhi oleh pemerintah, alkes-alkesnya sama SDMK-nya,” ujar Ahmad Irsan.
Ia mengakui layanan BTKV masih menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya biaya pelayanan, keterbatasan dokter spesialis, hingga kompleksitas infrastruktur kesehatan.
“Memang kuncinya di sustainable-nya. Kita berharap kan program JKN ini tidak berhenti di generasi kami ini,” katanya.
HBTKVI Ingatkan Pentingnya Sistem dan Etika Pelayanan
Wakil Ketua HBTKVI, Dr. dr. Yan Efrata Sembiring, Sp.B., Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, mengatakan transformasi layanan BTKV nasional tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas dan alat kesehatan.
Menurutnya, penguatan sistem rujukan, tata kelola klinis, hingga kolaborasi antarspesialis menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Layanan BTKV tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan ekosistem yang kuat, mulai dari sistem rujukan, ketersediaan SDM, dukungan pembiayaan, hingga kolaborasi dalam heart team,” ujar Yan.
Dalam forum tersebut, HBTKVI juga melantik 12 dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular baru sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia nasional.
Sekretaris Jenderal HBTKVI, Dr. dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, mengatakan tantangan terbesar bukan hanya soal jumlah dokter spesialis, tetapi juga pemerataan distribusi tenaga medis di daerah.
“Bertambahnya anggota baru adalah bagian dari regenerasi dan penguatan SDM BTKV Indonesia. Namun tantangan kita bukan hanya jumlah, melainkan bagaimana memastikan kompetensi, etika, dan distribusi dokter spesialis dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
