PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Riuh politik pasca-kericuhan 25 Agustus dinilai penuh dengan opini liar. R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, menyebut framing yang menyamakan reformasi dengan pergantian pucuk pimpinan Polri adalah bentuk kesesatan logika.
“Kalau kita mau jujur, Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru menorehkan kerja nyata yang memperkuat sendi bangsa,” kata Haidar.
BACA JUGA ;
Haidar Alwi: “BUMN Kuat, Bangsa Berdaulat” Prabowo Bangun Danantara dan Reformasi PLN
Ia mengingatkan, publik jangan larut dalam hiruk-pikuk wacana politik yang menenggelamkan data faktual. “Suara gaduh jangan sampai menutup capaian Presisi yang sudah benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Polri dan Generasi Muda: Dari Kampus ke Dunia Digital
Menurut Haidar, salah satu jejak penting Polri era Listyo adalah fokus pada pendidikan. Lewat Polri Goes to Campus, aparat membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Di tingkat anak-anak, program Polisi Sahabat Anak hingga Polisi Cilik menanamkan disiplin sejak dini.
Di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal, polisi bahkan turun langsung ke sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, Polri menyediakan beasiswa bagi anak anggota maupun masyarakat kurang mampu, serta memastikan ujian nasional berjalan aman.
Tak berhenti di ruang kelas, perlindungan juga merambah dunia maya. Patroli siber intens digelar untuk membendung predator online dan konten berbahaya. Polri juga rutin mengadakan penyuluhan soal bahaya narkoba dan anti-bullying di sekolah.
“Kebijakan Kapolri menyentuh seluruh lapisan: anak aman di jalan, di sekolah, dan di ruang digital,” jelas Haidar.
Stabilitas Ekonomi dan Kehadiran di Pasar
Di ranah ekonomi, Haidar menilai Polri mengambil peran krusial. Satgas Pangan mengawal distribusi beras, minyak goreng, hingga pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Mafia BBM pun ditindak, meski berkaitan dengan kepentingan besar.
“Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah syarat ekonomi sehat. Polri hadir menjaga itu,” kata Haidar.
BACA JUGA :
Tim Transformasi Reformasi Polri: Langkah Kapolri Dinilai Tidak Lazim
Polri juga hadir di pasar tradisional. Kehadiran aparat membantu menahan fluktuasi harga, sekaligus melindungi UMKM dari praktik dagang curang.
Di saat yang sama, Polri memperlihatkan komitmen terhadap kebebasan pers. Kolaborasi dengan Dewan Pers melindungi jurnalis, sementara media center 24 jam membuka akses informasi publik. Pelatihan literasi digital untuk wartawan daerah digelar agar mereka lebih tangguh menghadapi banjir hoaks.
“Keterbukaan adalah strategi legitimasi, bukan kelemahan,” tegas Haidar.
Landasan Konstitusi dan Stabilitas Nasional
Mengacu Pasal 30 UUD 1945, Haidar menekankan posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Penunjukan hingga pemberhentian Kapolri dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR.
Karena itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden menurutnya adalah isu menyesatkan. “Hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis. Mengadu keduanya sama dengan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Haidar.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Polri adalah wajah negara di mata rakyat. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Presisi sudah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan. Fakta ini jangan dikaburkan oleh riuh politik. Pegang data, rasakan dampaknya, dan dukung yang bekerja,” pungkasnya.
