PATRAINDONESIA.COM-JAKARTA-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas dalam menghadapi gerakan politisasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland.
Gerakan tersebut dinilai bisa merusak kepercayaan dunia usaha dan menghambat upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur bersama pihak swasta.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyebut gerakan ini merupakan propaganda yang bertujuan menjatuhkan citra pemerintah di mata investor.
BACA JUGA : Habib Syakur Bongkar Dugaan Agenda Khilafah di Balik Kritik Said Didu, Aparat Diminta Bergerak!
“Politisasi PSN ekowisata Tropical Coastland ini sudah terlihat jelas arahnya, yaitu merusak kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Beda dengan Proyek Properti PIK 2
Habib Syakur menegaskan bahwa PSN ekowisata Tropical Coastland yang dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2.
“Dua proyek ini berbeda. Propaganda yang menyebut PSN Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 itu menyesatkan,” tegasnya.
Menurut Habib Syakur, skema KPBU atau lebih dikenal sebagai Public-Private Partnership (PPP) merupakan model kerja sama pemerintah dengan swasta yang sudah terbukti efektif.
Model ini melibatkan pembagian risiko antara kedua pihak dan fokus pada penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
Manfaat Skema KPBU
Lebih lanjut, Habib Syakur menjelaskan keunggulan skema KPBU. Salah satunya, skema ini dapat mengurangi tekanan pada anggaran negara (APBN dan APBD) karena pembiayaan konstruksi dilakukan oleh pihak swasta di awal proyek.
“Dengan demikian, pemerintah bisa fokus pada pengelolaan belanja modal yang lebih efisien,” katanya.
BACA JUGA: Imbas Kericuhan Truk Tanah Tabrak Bocah di Tangerang, Polisi Amankan 22 Oknum Warga
Selain itu, skema KPBU juga meningkatkan kualitas layanan publik dan memunculkan inovasi baru dalam pelaksanaan proyek melalui persaingan antar pelaku usaha.
“Akuntabilitas proyek juga lebih terjamin karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga penyedia dana,” jelasnya.
Propaganda Merusak Ekonomi Nasional
Habib Syakur menilai propaganda sesat ini tidak hanya merugikan proyek PSN, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Tujuannya jelas, agar investor ragu terhadap kredibilitas pemerintahan Prabowo,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangkal propaganda tersebut.
“Pemerintah harus bertindak tegas agar proyek ini tidak terganggu dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Habib Syakur.
