PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) melontarkan kritik keras kepada anggota DPR RI, Utut Adianto, terkait pernyataannya yang mendukung pelatihan dasar militer bagi manajer Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau Bung Dendy Se, menilai gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil. Karena itu, GMNI mendesak agar Utut dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
Kritik itu muncul setelah Utut Adianto, berdasarkan pemberitaan yang beredar, menyatakan bahwa para manajer Koperasi Desa Merah Putih perlu mengikuti latihan dasar militer agar “menikah dengan tugas” dan tidak sekadar menjaga koperasi.
Bung Dendy menilai pandangan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil.
“Pernyataan Utut Adianto yang mendukung latihan dasar militer dalam program koperasi ini sangat melukai hati rakyat dan menginjak-injak konstitusi perjuangan reformasi. Sebagai anggota DPR RI, beliau seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat sipil, bukan malah menjadi beban bagi bangsa dan rakyat,” ujar Bung Dendy Se dalam keterangan tertulisnya.
Menurut GMNI, polemik tersebut semakin serius lantaran pelaksanaan latihan fisik bergaya militer dalam program itu disebut telah menelan korban jiwa dari masyarakat sipil.
“Latihan dasar militer dalam program koperasi kelurahan/desa ini sudah sangat kebablasan dan menelan 5 nyawa rakyat. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Kami menuntut untuk segera berhentikan latihan dasar militer ini dan stop total program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih sekarang juga. Tidak ada program ekonomi yang boleh dibayar dengan nyawa rakyat,” tegas Bung Dendy.
Atas dasar itu, DPD GMNI meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan latihan dasar militer dalam Program KDMP dan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut.
Selain itu, Bung Dendy juga mendesak agar Utut Adianto dicopot dari kursi DPR RI. Ia menilai sikap politik Utut tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sudah seharusnya Utut Harianto dipecat dari DPR RI. Sangat ironis, wajah DPR kita saat ini justru terlihat seperti Volksraad di zaman kolonialisme sebuah dewan yang terasing dari kehendak rakyat asli dan justru melegitimasi kebijakan-kebijakan yang menindas serta militeristik,” katanya.
GMNI berpandangan bahwa memasukkan pendekatan militer ke dalam pengelolaan koperasi desa merupakan langkah yang berpotensi mengancam supremasi sipil. Organisasi mahasiswa itu juga menilai keterlibatan unsur militer di sektor sipil dapat membuka ruang kemunduran demokrasi.
Tak hanya menyoroti aspek militerisasi, GMNI juga mengemukakan sejumlah alasan penolakan terhadap Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih. Di antaranya dugaan lemahnya transparansi anggaran yang dinilai berpotensi memicu korupsi, risiko konflik agraria di tingkat desa, hingga ancaman terhadap demokrasi sipil akibat penerapan doktrin militer dalam tata kelola koperasi.
“Oleh karena itu, kami dari DPD GMNI menolak keras keberadaan program KDMP ini. Kami menuntut DPR RI dan pemerintah untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat marhaen yang demokratis, bukan dengan cara-cara militeristik yang represif dan mematikan,” tutup Bung Dendy Se.
