PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Koordinator Nasional Pemuda Timur mengambil sikap berbeda terhadap aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Organisasi tersebut memastikan tidak mengirimkan massa ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
Penegasan ini disampaikan setelah munculnya informasi mengenai sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang tidak ikut dalam aksi di kawasan parlemen.
Juru Bicara Koordinator Nasional Pemuda Timur, Rion Adi, mengatakan posisi organisasinya sudah jelas.
“Kami tidak terlibat dalam aksi tersebut,” ujar Rion Adi.
Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Pemuda Timur, Masnia Achmad, kemudian mempertegas keputusan tersebut. Ia mengatakan larangan mengikuti aksi berlaku bukan hanya bagi pengurus, tetapi juga kader, anggota, dan partisipan organisasi.
“Semua kader, anggota dan partisipan dilarang terlibat berdasarkan maklumat bersama Ketua Kordinator Nasional Presidium Pemuda Timur sebagai sikap organisasi,” ujar akademisi Universitas 17 Agustus itu.
Pilih Fokus ke Maluku hingga Papua
Masnia mengatakan keputusan untuk tidak mengambil bagian dalam aksi di DPR berkaitan dengan prioritas organisasi saat ini.
Menurut dia, kegiatan tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia Timur yang sedang menjadi perhatian Pemuda Timur.
“Kami tidak terlibat karena tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat kami, kasihan keluarga kami di NTT buat bantuan negara hadir secara nyata, jadi kami tidak bisa terlibat dalam aksi ini kami masih fokus untuk persoalan masyarakat kami di Maluku, Maluku Utara NTT & Papua,” ujar Masnia.
Ia menuturkan perhatian organisasi saat ini diarahkan pada berbagai persoalan masyarakat di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
Masnia juga menyoroti kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut terhadap kehadiran dan dukungan pemerintah secara langsung.
Aksi di DPR Bukan Agenda Pemuda Timur
Dengan adanya maklumat organisasi, Kornas Pemuda Timur menegaskan aksi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI bukan merupakan agenda maupun kegiatan yang mereka mandatkan.
Organisasi juga meminta agar keterlibatan individu yang mengaku sebagai kader atau anggota Pemuda Timur tidak serta-merta dikaitkan dengan sikap resmi organisasi apabila kehadiran tersebut tidak mendapatkan mandat.
Sikap tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa Kornas Pemuda Timur memilih jalur dan agenda sendiri dalam menyuarakan kepentingan masyarakat yang menjadi fokus mereka.
Bagi organisasi, persoalan masyarakat di kawasan Indonesia Timur menjadi prioritas yang saat ini perlu mendapat perhatian lebih besar.
Fokus pada Aspirasi Masyarakat
Masnia menegaskan fokus organisasi bukan semata pada dinamika politik di Jakarta, melainkan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat di daerah.
Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua disebut menjadi wilayah yang saat ini masuk dalam perhatian organisasi.
Dengan posisi tersebut, Kornas Pemuda Timur memastikan tidak ada instruksi organisasi kepada kader maupun anggota untuk bergabung dalam aksi di depan DPR RI pada 27 Agustus 2026.
