PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan menguatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengingatkan pentingnya menjaga karakter gerakan mahasiswa sebagai kekuatan intelektual yang mengedepankan argumentasi, bukan konfrontasi.
Perhatian terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat belakangan semakin besar. Dalam situasi seperti itu, mahasiswa dinilai tetap memiliki ruang konstitusional untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Namun, DEMA UIN Jakarta menilai terdapat kecenderungan yang perlu diwaspadai, yakni bergesernya sebagian aksi demonstrasi dari penyampaian aspirasi secara damai menuju tindakan yang bersifat provokatif maupun anarkis. Pergeseran tersebut dinilai berpotensi menghilangkan fokus terhadap substansi tuntutan yang diperjuangkan.
Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, mengatakan gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwahnya sebagai kelompok intelektual yang menawarkan solusi berbasis kajian.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah gerakan kemahasiswaan sebagai kekuatan intelektual yang mampu menghadirkan kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Hafizh.
Menurut dia, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tetap mempertahankan independensi organisasi sebagai representasi aspirasi sivitas akademika. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, kata dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Meski demikian, penyampaian kritik harus dilakukan dalam koridor hukum serta menjunjung etika akademik.
Hafizh menilai ukuran keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak terletak pada besarnya tekanan yang diberikan kepada pemerintah ataupun dampak kerusakan yang muncul akibat aksi massa.
“Keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak diukur dari besarnya tekanan yang diberikan ataupun kerusakan yang ditimbulkan, melainkan dari kualitas gagasan, argumentasi yang dibangun, kemampuan membuka ruang dialog, serta kontribusinya dalam mendorong lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan bangsa,” katanya.
Ia menambahkan, demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis justru dapat menggeser perhatian publik dari pokok persoalan yang ingin disampaikan. Selain itu, kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak lain untuk memanfaatkan situasi di luar kepentingan perjuangan mahasiswa.
Karena itu, Hafizh mengimbau mahasiswa agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan tindakan kekerasan.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik sosial.
Dalam pernyataan sikapnya, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan enam komitmen. Pertama, menjaga independensi organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan prinsip objektivitas, integritas, dan kepentingan masyarakat. Kedua, mendukung kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dengan tetap menjunjung hukum dan etika akademik.
Ketiga, mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, santun, dan mengutamakan dialog yang konstruktif. Keempat, mengimbau mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum.
Kelima, mendorong penguatan tradisi intelektual melalui forum diskusi, kajian ilmiah, audiensi, serta penyusunan naskah akademik sebagai instrumen utama perjuangan mahasiswa. Keenam, mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan seluruh organisasi kemahasiswaan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dalam menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog.
Melalui pernyataan tersebut, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berharap gerakan mahasiswa tetap menjalankan perannya sebagai mitra kritis yang mampu mengawal kebijakan publik secara objektif dan konstitusional. Organisasi itu menilai tradisi dialog, argumentasi ilmiah, dan etika demokrasi perlu terus dipertahankan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif tanpa mengorbankan ketertiban umum maupun nilai-nilai akademik.
