PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat 56,3 persen, lebih tinggi dibandingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh 49,2 persen. Selisih penilaian terhadap dua pucuk pimpinan pemerintahan itu mencapai 7,1 poin persentase.
Hasil survei terbaru Digdaya Polling & Strategy tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Namun, angka itu tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai gambaran adanya persoalan politik di antara Prabowo dan Gibran.
Peneliti Muda Digdaya Polling & Strategy, Pangiutan Lubis atau Ipang, mengatakan angka tersebut memperlihatkan perbedaan persepsi publik terhadap kinerja kedua figur utama pemerintahan.
“Angka survei ini berbicara. Kepuasan terhadap Prabowo sebesar 56,3 persen lebih tinggi dibandingkan Gibran yang berada di 49,2 persen. Selisih 7,1 poin ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi publik terhadap kinerja kedua figur utama pemerintahan,” ujar Ipang.
Perbedaan Posisi Presiden dan Wakil Presiden
Menurut Ipang, tingkat kepuasan terhadap Prabowo tidak dapat dilepaskan dari posisi Presiden yang memiliki tanggung jawab lebih luas terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Prabowo juga memiliki tingkat visibilitas yang lebih besar karena kebijakan pemerintahan secara keseluruhan pada akhirnya kerap dikaitkan dengan Presiden. Karena itu, penilaian publik terhadap dirinya dapat merefleksikan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara lebih luas.
Sementara itu, angka kepuasan terhadap Gibran menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat persepsi publik mengenai peran dan kontribusinya dalam pemerintahan.
“Angka 49,2 persen untuk Gibran bukan berarti kehilangan dukungan publik. Justru ini merupakan ruang untuk meningkatkan kinerja, memperkuat komunikasi publik, dan memastikan masyarakat mengetahui kontribusi Wakil Presiden dalam pemerintahan,” kata Ipang.
Perbedaan angka tersebut, dengan demikian, lebih tepat ditempatkan sebagai bahan evaluasi ketimbang semata-mata sebagai ukuran dukungan politik.
Kepercayaan Publik Tidak Berhenti pada Survei
Ipang mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam membaca hasil survei. Angka kepuasan publik dapat berubah seiring dengan perkembangan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun pengalaman masyarakat dalam merasakan kinerja pemerintah.
Karena itu, survei sebaiknya tidak hanya digunakan untuk membaca tingkat popularitas. Hasilnya dapat menjadi salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat bagian-bagian yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki.
Bagi Prabowo, angka kepuasan 56,3 persen merupakan modal untuk mempertahankan kepercayaan publik. Adapun angka 49,2 persen untuk Gibran dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan visibilitas kinerja dan komunikasi kepada masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya terletak pada naik-turunnya angka survei. Yang lebih menentukan adalah konsistensi kinerja dan sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Survei bisa naik dan turun, tetapi kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja yang konsisten. Angka hari ini adalah cermin, bukan tujuan akhir. Pemerintah harus menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk bekerja lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Ipang.
