PATRAINDONESIA.COM (BUNTOK) – Isu jual-beli jabatan kembali menyeruak di lingkungan Pemkab Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, meminta aparat berwenang segera turun tangan menelusuri kebenaran informasi yang kini sudah menjadi bisik-bisik di ruang publik.
Farid menegaskan, rumor tersebut sudah ia sampaikan langsung dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barsel bersama Pemda, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, isu sensitif ini tidak bisa dibiarkan menggantung.
“Saya sudah sampaikan di forum Banggar. Ini harus diusut oleh pihak berwenang. Jangan ada pembiaran,” tegas Farid di kantornya.
Ia menekankan, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif. Inspektorat Kabupaten, Provinsi, hingga pusat bisa menjadi pintu masuk. Jika ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum wajib mengambil langkah.
“Bukan untuk membenarkan rumor. Tapi untuk meluruskan dengan fakta dan data. Kalau benar, tindak sesuai aturan. Kalau tidak benar, jelaskan ke publik. Jangan sampai citra pemerintahan rusak karena isu liar,” ujarnya.
Sorotan Farid kian menguat setelah ada wacana perubahan mekanisme seleksi jabatan ASN. Ia menyebut Plt Kepala BKPSDM pusat berencana menghapus asesor dari perguruan tinggi dan menggantinya dengan asesor mandiri.
“Kalau sistemnya diubah tanpa pengawasan ketat, ini akan sangat mengerikan. Sama saja membuka keran baru untuk praktik jual-beli jabatan,” katanya.
Farid menutup dengan peringatan. Pengisian jabatan di Pemkab Barsel harus tunduk pada prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak boleh ada tawar-menawar kursi dengan uang.
“Pemerintahan yang bersih dimulai dari cara mengisi orang-orangnya. Kalau pintunya kotor, jangan harap hasilnya bersih,” demikian pungkasnya. (*/Red/PI).
