PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Energi Rakyat (AMPER) mendatangi Bareskrim Polri, Selasa (28/10), untuk menyuarakan penolakan terhadap penetapan lima pegawai PLN sebagai tersangka dalam kasus gangguan listrik atau blackout di Batam.
Dalam aksi damai tersebut, AMPER mendesak agar kelima pegawai dibebaskan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut penyebab gangguan listrik secara menyeluruh, termasuk memeriksa kemungkinan adanya persoalan teknis dan sistemik.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Paris dan Faras Azhar, menyampaikan keberatan atas penangkapan para pegawai PLN. Mereka menilai pekerja operasional berisiko menjadi pihak yang dipersalahkan atas insiden tersebut.
“Ada kawan-kawan kita ditangkap disana, pegawai PLN nya menjadi kambing hitam Black Out di Batam,” demikian pernyataan resmi AMPER.
Aliansi itu menilai penanganan kasus blackout Batam tidak seharusnya hanya berfokus pada pegawai yang bertugas ketika gangguan terjadi. Menurut mereka, penyebab insiden perlu ditelusuri melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan.
AMPER Soroti Kemungkinan Faktor Teknis
AMPER turut menyoroti kemungkinan masuknya hewan liar ke area instalasi listrik sebagai salah satu faktor yang perlu diperiksa dalam penyelidikan.
Menurut aliansi tersebut, pergerakan hewan liar sulit diprediksi. Karena itu, kemungkinan tersebut perlu dikaji secara teknis sebelum dikaitkan dengan dugaan kesengajaan atau kelalaian pidana pegawai.
Selain itu, AMPER meminta pemeriksaan terhadap sistem proteksi kelistrikan, termasuk perangkat tripping lockout. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk mengetahui apakah gangguan berkaitan dengan kondisi peralatan, mekanisme pengamanan, prosedur operasional, atau faktor lain.
AMPER juga mendorong audit teknis dan internal serta evaluasi terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP), keselamatan kerja, dan tata kelola perusahaan.
Mereka berpandangan, penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada bukti yang memadai. Status sebagai petugas yang sedang menjalankan pekerjaan saat gangguan terjadi, menurut AMPER, tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk membebankan kesalahan.
Tolak Kriminalisasi, Lima Pegawai PLN Diminta Dibebaskan
Pembebasan lima pegawai PLN yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka menjadi tuntutan utama dalam aksi AMPER di Bareskrim Polri.
AMPER menilai kompleksitas operasional ketenagalistrikan perlu menjadi pertimbangan dalam mengusut insiden blackout Batam. Pemeriksaan, menurut mereka, harus mencakup kemungkinan adanya persoalan pada sistem dan manajemen, bukan hanya tindakan pekerja di lapangan.
Dalam pernyataan resminya, AMPER menegaskan penolakan terhadap proses pidana yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pekerja.
“Sehingga, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Energi Rakyat menolak bentuk kriminalisasi ke ranah hukum pidana terhadap 5 orang yang ditersangkakan,” demikian pernyataan AMPER.
Meski demikian, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus mengacu pada bukti dan proses hukum yang berlaku. Tuntutan AMPER merupakan sikap aliansi terhadap perkara tersebut, bukan kesimpulan hukum mengenai kesalahan ataupun ketidakbersalahan para pegawai.
Minta Kasus Blackout Batam Diusut Tuntas
AMPER mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganan gangguan kelistrikan dinilai perlu memperhatikan keandalan sistem, keselamatan kerja, serta penegakan hukum yang adil.
Aliansi meminta penyelidikan blackout Batam dilakukan secara objektif dengan menelusuri kondisi instalasi, efektivitas sistem proteksi, penerapan prosedur operasional, dan kemungkinan persoalan sistemik.
Mereka berharap proses hukum dapat mengungkap penyebab gangguan listrik secara jelas serta menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
