PATRAINDONESIA.COM – BOGOR – Sengketa lahan Blok Cenglow seluas sekitar 211 hektare di Desa Hambalang dan Desa Sumur Batu, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, memasuki babak baru. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Prolindo Utama Karya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan penguasaan lahan tersebut.
Putusan itu menjadi perkembangan penting dalam perselisihan yang melibatkan sejumlah pihak dan memiliki riwayat panjang sejak dekade 1970-an. Pihak H.M. Sukandi melalui Tim 11/FORMASHAB kini menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk melakukan penataan administrasi dan pendataan ulang petani penggarap.
Ketua Tim 11/FORMASHAB, Habib Muchsin, mengatakan penolakan PK mempertegas kedudukan keperdataan H.M. Sukandi atas lahan Blok Cenglow. Ia juga menyinggung klaim penguasaan yang selama ini berkembang, termasuk klaim dari pihak yang mengatasnamakan Serikat Tani Hambalang.
“Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Prolindo Utama Karya dalam perkara perdata. Putusan ini mempertegas kedudukan keperdataan H.M. Sukandi atas lahan Blok Cenglow dan menjadi dasar untuk menyikapi berbagai klaim penguasaan yang selama ini berkembang, termasuk pihak-pihak yang mengatasnamakan Serikat Tani Hambalang,” ujar Habib Muchsin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (04/11).
Namun, perkembangan perkara di tingkat PK tersebut perlu dibedakan dari persoalan administrasi dan penguasaan fisik tanah di lapangan. Pendataan petani, riwayat penggarapan, serta dokumen pertanahan masih menjadi bagian penting dalam penataan kawasan tersebut.
Surat Keterangan Desa Menjadi Bagian dari Perkara PK
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam permohonan PK adalah Surat Keterangan Kepala Desa Hambalang Nomor 500.17/134-Pem tertanggal 23 November 2023.
Dokumen itu sebelumnya digunakan untuk mendukung klaim penguasaan sekitar 161 hektare lahan oleh pihak yang mengatasnamakan Serikat Tani Hambalang.
Berdasarkan keterangan Tim 11/FORMASHAB mengenai pertimbangan hukum putusan, Mahkamah Agung menilai surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sebagai bukti baru atau novum. Alasannya, dokumen itu diterbitkan setelah putusan pengadilan tingkat pertama atau judex facti.
Surat keterangan tersebut juga disebut telah dicabut oleh Kepala Desa Hambalang melalui Surat Nomor 500.17/25/XI/2023. Pencabutan dilakukan karena dokumen itu dinilai tidak sesuai dengan fakta riwayat penguasaan fisik tanah.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyinggung prinsip perlindungan terhadap pembeli beriktikad baik. Pengalihan tanah garapan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum apabila pihak yang mengalihkan tanah tidak mempunyai hak yang sah.
Adapun berdasarkan riwayat pertanahan yang disampaikan Tim 11, H.M. Sukandi disebut telah melakukan pembayaran dan pengalihan hak garapan yang didukung dokumen pelepasan hak sejak proses pembebasan lahan.
Riwayat Tanah Sejak 1977 dan Pembayaran Ganti Rugi pada 1994
Persoalan Blok Cenglow tidak terlepas dari sejarah penguasaan tanah yang berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut penjelasan Habib Muchsin, pada 1977 masyarakat setempat belum memperoleh ganti rugi atas tanah yang mereka kelola. Dalam perkembangan berikutnya, terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama PT Buana Estate.
Perubahan disebut terjadi pada 1994 ketika Hutomo Mandala Putra (HMP), melalui Yayasan Bhakti Putra Bangsa atau Yayasan Tirasa, memberikan dukungan pendanaan untuk proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, H.M. Sukandi bertugas mengoordinasikan proses tersebut di lapangan.
Habib mengatakan hubungan antara H.M. Sukandi dan Yayasan Tirasa memiliki perjalanan tersendiri. Meski demikian, ia menyatakan Tim 11 tidak masuk ke persoalan internal kedua pihak tersebut.
“Secara historis, dinamika hubungan antara H.M. Sukandi dengan Yayasan Tirasa memang terus bergulir hingga akhirnya menempatkan H.M. Sukandi sebagai pihak yang secara resmi memegang hak penguasaan atas tanah tersebut. Namun, kami dari Tim 11 tidak masuk ke dalam ranah internal itu. Hal mendasar yang kami akui dan tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Bapak HMP merupakan sosok yang memberikan dana penggantian atau ganti rugi kepada masyarakat melalui H.M. Sukandi pada tahun 1994 silam,” jelas Habib Muchsin kepada Elang 3 Hambalang.
Riwayat tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu diperiksa bersama dokumen pembebasan lahan, bukti pembayaran, dan catatan administrasi pertanahan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perjalanan penguasaan Blok Cenglow.
Pendataan Petani Tidak Disertai Pengosongan Lahan
Di tengah perkembangan perkara hukum, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan petani yang selama ini menggarap lahan Blok Cenglow dengan sistem tumpang sari.
Tim 11/FORMASHAB menyatakan telah memperoleh kuasa dari H.M. Sukandi untuk menangani penataan administrasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat di kawasan tersebut.
Bersama H.M. Sukandi, tim menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Bersama sebagai dasar pelaksanaan pendataan ulang.
Habib Muchsin membantah anggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal pengusiran petani atau pengosongan lahan. Ia mengatakan masyarakat masih diperbolehkan menjalankan aktivitas pertanian selama proses pendataan berlangsung.
“Kami tegaskan, sebagai tim yang ditunjuk dan dikuasakan secara resmi oleh H.M. Sukandi, kegiatan pendataan ulang ini bukan bentuk pengusiran atau pengosongan lahan. Para petani tumpang sari tetap dipersilakan menjalankan kegiatan pertanian mereka dengan tenang. Tanggapan para petani di lapangan sangat positif. Mereka menyambut baik langkah Tim 11 karena melalui pendataan ini, identitas dan riwayat garapan mereka dapat tercatat sehingga tidak mudah diklaim secara tumpang tindih oleh pihak-pihak dari luar,” pungkas Habib Muchsin.
Pendataan tersebut mencakup identitas petani, perkiraan luas lahan yang digarap, batas bidang, serta asal-usul dan riwayat pengelolaan tanah. Informasi dihimpun secara sukarela dan selanjutnya dicatat dalam daftar nominatif resmi.
Tim 11 berharap pencatatan itu dapat memperjelas kondisi penggarapan di lapangan sekaligus mengurangi potensi klaim yang saling tumpang tindih.
Meski begitu, penataan administrasi tersebut tetap membutuhkan keterbukaan dokumen dan kejelasan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Sebab, persoalan Blok Cenglow bukan hanya menyangkut putusan pengadilan, tetapi juga menyentuh riwayat tanah dan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
