PATRAINDONESIA, (JAKARTA) – Wacana mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan kembali mencuat. Di tengah perdebatan itu, Kornas Presidium Pemuda Timur menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden secara struktural dan organisatoris.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda deklarasi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). Bagi organisasi ini, isu tersebut bukan semata perdebatan administratif, melainkan menyangkut efektivitas komando dan independensi penegakan hukum.
Perwakilan Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menyatakan dukungan itu dilandasi sejumlah pertimbangan.
“Yang pastinya kami dari Pemuda Indonesia Timur berharap dan menyampaikan pernyataan sikap kami, kami mendukung penuh Polri secara struktural dan organisasi tetap di bawah Presiden, tentu dengan alasan-alasan tertentu,” ujar Sandri.
Ia menyebutkan, struktur yang langsung berada di bawah Presiden dinilai mempermudah garis komando dan menghindari proses penegakan hukum yang berbelit. Selain itu, menurutnya, skema tersebut relevan dengan semangat reformasi yang menekankan independensi institusi penegak hukum.
“Karena menurut pertimbangan kami ini adalah amanat reformasi yang kita jaga bersama. Melemahkan institusi penegakan hukum tentu artinya melemahkan bangsa itu sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Sandri mengakui adanya dinamika penilaian publik terhadap Polri. Ia menilai kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
“Kalau Polri salah ya kita kritisi. Kalau menurut kami kerjanya tidak sesuai prosedural undang-undang dan tidak baik di mata publik, kita kritisi. Kami tidak membela secara mutlak,” ujarnya.
Namun ia menolak apabila perdebatan mengenai struktur Polri diarahkan ke ranah politik praktis. Menurutnya, relasi antara Polri dan Presiden bersifat konstitusional, bukan politis.
“Relasinya Polri dan Presiden adalah relasi konstitusional, bukan relasi politis. Jadi kalau Polri dianggap buruk di mata masyarakat ya kita kritisi agar memperbaiki diri, bukan malah melemahkan institusinya,” kata Sandri.
Ia juga menyinggung pengalaman di Indonesia Timur, wilayah yang disebutnya memiliki tingkat konflik horizontal relatif tinggi, mulai dari konflik antar kampung hingga konflik berlatar keyakinan. Dalam konteks itu, Polri dinilai memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas.
“Kalau melemahkan institusi ini sama dengan melemahkan sendi-sendi bangsa dan negara,” ujarnya.
Sikap Pemuda Timur menambah spektrum pandangan publik terhadap posisi Polri. Di tengah perdebatan yang terus berkembang, isu ini tak hanya menyangkut desain kelembagaan, tetapi juga menyentuh soal prinsip konstitusional dan arah reformasi penegakan hukum di Indonesia.
