PATRAINDONESIA.COM (Parung) – Petani sayur khususnya daun singkong di kawasan Parung, Bogor mengeluh sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Keluhan itu salah satunya karena tidak mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menganggap daun singkong tidak masuk kelompok sayur mayur seperti bayam, kangkung, dan lainnya.
Akibatnya, petani daun singkong tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.
“Kami akhirnya membeli pupuk di toko dengan harga pasaran,” tutur Supriyanto, salah seorang petani daun singkong.
Dituturkannya, saat ini, seluruh petani daun singkong di kawasan Parung, Rumpin dan sekitarnya, harus membeli pupuk dengan harga yang mahal. “Pupuk subsidi di Kabupaten Bogor untuk jaringan 50 kg harganya Rp120 – Rp125 ribu, sampai ke petani yang disubsidi dan beruntung Rp140 ribu. Kemudian sampai ke petani yang tidak beruntung Rp200-Rp250 ribu.
Dan jumlah petani yang tidak beruntung adalah merupakan mayoritas, khususnya petani daun singkong.
Petani daun singkong lain yang juga mengeluh adalah Polim. “Petani daun singkong pada umumnya tidak memegang Kartu Tani, meskipun dia punya kartu. Kartunya dipegang pengurus Kelompok Tani,” kata Polim yang mengelola sekitar 10 hektare kebun singkong itu.
Menurut Polim, tata kelola pupuk subsidi saat ini harus diawasi dan dibenahi. Ia mengaku melihat banyak penyimpangan. Pupuk subsidi nyaris tidak ada yang tepat sasaran ke petani sayuran, khususnya petani daun singkong.
“Pupuk subsidi menjadi komoditi yang justru dipermainkan para pengurus Kelompok Tani, Pedagang dan lainnya. Bahkan ada pedagang penampung yang tertangkap pihak kepolisian. Tetapi lolos dari jerat hukum, setelah berdamai dengan pihak berwajib,” terangnya. “Padahal jelas pedagang itu adalah penampung pupuk subsidi yang diselewengkan tadi. Heran juga kenapa polisi melepaskannya,” lanjut Polim gemas.
Nasib petani daun singkong memang kurang beruntung dibanding petani sayuran lain seperti bayam, kangkung atau jagung. “Apa alasan Pemerintah tidak memasukkan daun singkong sebagai kelompok sayuran yang harus dibantu pupuk,” sergah Polim. “Tidak ada alasan yang jelas. Padahal daun singkong, dibanding bayam, atau jagung, merupakan sayuran pokok. Dan ketika kita tanya ke Dinas Pertanian, tidak bisa menjelaskan alasannya.”
Atas persoalan yang dihadapi itu, Polim meminta agar pemerintah mengawasi distribusi pupuk subsidi yang sarat penyelewengan. Pupuk subsidi tidak jatuh ke tangan petani pemegang Kartu Tani, tetapi justru beredar diperjualbelikan di pasaran. “Selain itu, kami minta pemerintah mengoreksi kebijakan yang tidak memasukkan daun singkong sebagai sayuran yang mendapat pupuk subsidi,” tegas Polim. (*/red/PI)
