PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi sempit yang hanya menyoroti sisi kelam kepolisian. Menurutnya, Polri merupakan salah satu pilar terpenting republik yang perannya tak bisa direduksi hanya oleh satu-dua peristiwa tragis.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang adil pada aparatnya. Mengkritik ketika salah, tentu boleh, tetapi juga wajib memberi penghargaan ketika mereka berjasa,” ujar Haidar di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
BACA JUGA :
Judi Online Rampas Rp1.200 Triliun, Sepertiga Ekonomi Nasional Terkuras
Ia menilai, perjalanan panjang Polri—dari masa awal kemerdekaan hingga era modern—telah mengawal stabilitas politik, melindungi rakyat, dan menjaga kepentingan negara di tengah arus globalisasi.
Haidar tak menutup mata pada tragedi Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online meninggal dunia saat aksi massa. Ia menyebut peristiwa itu sebagai luka yang harus dievaluasi. Namun, ia menegaskan, satu tragedi tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan ribuan pengorbanan aparat yang setiap hari berjaga demi mencegah gejolak sosial berubah menjadi kerusuhan besar.
“Apakah pantas ribuan anggota Polri yang mempertaruhkan nyawa demi negara dihapus begitu saja hanya karena satu narasi sepihak? Itu sama saja menutup kebenaran dan memelihara fitnah,” katanya.
Menurut Haidar, tanpa pengamanan ketat kepolisian, demonstrasi tersebut berpotensi mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik memang perlu, ujarnya, tetapi framing yang mengabaikan jasa justru merobohkan pilar rumah kebangsaan.
BACA JUGA :
Kapolri Hadiri Pembukaan Pekan Orientasi Hikmahbudhi ke-12 di Yogyakarta
Haidar mengurai sederet kontribusi Polri yang sering luput dari sorotan. Demokrasi, katanya, mustahil berjalan tanpa aparat. Dari penjagaan logistik suara hingga pengawalan rekapitulasi, Polri memastikan pemilu berlangsung aman.
Ia juga menyinggung peran Densus 88 yang berhasil menggagalkan ratusan rencana aksi teror, menyelamatkan ribuan nyawa. “Jasa yang tak terlihat ini sering nilainya lebih besar ketimbang sekadar mengusut kasus setelah kejadian,” ujar Haidar.
Selain itu, Polri turut membongkar jaringan kejahatan transnasional, mulai dari narkotika, perdagangan orang, hingga judi online bernilai triliunan rupiah. Koordinasi dengan PPATK, OJK, dan Kominfo membuat aliran dana haram bisa diputus.
Dalam ranah kemanusiaan, unit PPA mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Saat bencana alam, aparat berjaga di garis depan: mengevakuasi korban, mengamankan distribusi bantuan, hingga mengatur ketertiban. Objek vital negara pun tetap terlindungi—bandara, pelabuhan, kilang minyak, jalur tol, sampai pembangkit listrik.
Polri juga bertransformasi lewat layanan publik berbasis digital: SIM online, SKCK online, SPKT digital, hingga ETLE. Bahkan di pelosok desa, bhabinkamtibmas hadir sebagai mediator konflik dan pembina komunitas.
Di kancah internasional, Polri tercatat menjaga keamanan KTT G20, ASEAN Summit, hingga misi perdamaian PBB. Malaysia bahkan memberikan penghargaan atas kontribusi Polri dalam kerja sama keamanan lintas negara
Haidar menilai reformasi Polri menemukan bentuk baru lewat konsep Presisi di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, kata dia, bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata.
“Layanan digital yang cepat, penegakan hukum berbasis teknologi, dan transparansi perkara menunjukkan Polri tidak berhenti berbenah,” jelasnya.
Baginya, mengakui jasa Polri adalah bentuk kewarasan bangsa. “Menolak lupa jasa Polri berarti menjaga pilar rumah kita sendiri. Kritik boleh, koreksi harus, tetapi penghargaan jangan sampai hilang,” pungkas Haidar.
3 komentar
Komentar ditutup.