PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Hanya hitungan hari akan genap satu tahun sejak laporan dugaan korupsi di Desa Durian, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran pada 9 Juli 2025, hingga kini masyarakat masih menunggu kepastian hukum atas perkara tersebut.
Laporan yang diajukan oleh unsur masyarakat itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Sejak dilaporkan, berbagai tahapan pemeriksaan telah dilakukan, termasuk permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.
Meski demikian, hingga pertengahan tahun 2026 belum ada informasi resmi mengenai status akhir penanganan perkara tersebut. Kondisi ini mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat Desa Durian yang mempertanyakan perkembangan laporan yang telah berjalan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pihak Kejari Pesawaran hingga saat ini masih melakukan pemanggilan secara intensif terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa penanganan laporan masih berjalan dan terus didalami oleh aparat penegak hukum.
Namun lamanya proses penanganan perkara memunculkan pertanyaan dari sebagian warga. Salah satu tokoh masyarakat yang turut menandatangani surat laporan dugaan korupsi yang diajukan ke Kejari Pesawaran mengaku menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berlangsung, namun berharap adanya kepastian terkait perkembangan perkara tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari. Kami juga mengetahui bahwa sampai sekarang masih ada pemanggilan saksi-saksi. Tetapi masyarakat tentu bertanya-tanya, sudah satu tahun berjalan, mau menunggu berapa lama lagi hingga ada kepastian hukum,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian hukum sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Selain itu, kejelasan penanganan perkara juga dinilai dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sebelumnya, laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Durian telah diterima Kejari Pesawaran pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam prosesnya, sejumlah pihak telah dimintai keterangan dan dilakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh pelapor.
Masyarakat berharap proses yang telah berjalan selama satu tahun tersebut dapat segera menemukan titik terang. Mereka menilai bahwa kepastian hukum diperlukan, baik apabila ditemukan unsur tindak pidana maupun apabila hasil penyelidikan menyimpulkan sebaliknya.
Bagi warga Desa Durian, yang paling penting bukan hanya penegakan hukum semata, melainkan adanya kejelasan dan transparansi terhadap laporan yang telah mereka sampaikan sejak setahun lalu.
Kini, di tengah masih berlangsungnya pemeriksaan saksi oleh Kejari Pesawaran, pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat adalah: “Mau menunggu berapa lama lagi hingga laporan ini mendapatkan kepastian hukum?”
