PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Upaya pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran kian menguat.
Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melakukan peninjauan langsung pada Senin (27/04/2026) kini DPRD turut mendorong perbaikan menyeluruh terhadap dapur MBG di wilayah tersebut.
Pada Senin lalu, Pemkab Pesawaran bersama sejumlah instansi terkait turun langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 001 dan 002 Hanura untuk memastikan standar kebersihan, kualitas pengolahan makanan, serta sistem pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Peninjauan tersebut menitikberatkan pada aspek higienitas dapur, kelayakan bahan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Baca Sebelumnya: https://patraindonesia.com/pemda-pesawaran-tinjau-di-sppg-dorong-peningkatan-standar-kebersihan-dan-pelayanan/
Dari hasil peninjauan itu, Pemkab menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat di setiap tahapan, mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Berselang hari, Rabu (29/04/2026) DPRD memberikan respons dengan mendorong seluruh pengelola dapur MBG di Teluk Pandan untuk segera melakukan pembenahan.
Dorongan ini muncul sebagai bentuk tindak lanjut atas kondisi di lapangan yang dinilai masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi kebersihan, manajemen, maupun pengawasan.
Kunjungan tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, di antaranya Renaldi Alzir, Yaser, Saifudin, Lenida Putri, Yulian Nursasongko, serta Dewita, Pihak Kecamatan.
Selain itu, DPRD juga melakukan kunjungan ke SMAN 1 Padang Cermin. Dalam kunjungan tersebut, DPRD menegaskan agar pihak sekolah selaras dengan program pemerintah pusat.
DPRD berharap para siswa sebagai penerima manfaat juga dapat berperan sebagai kontrol sosial terhadap kualitas makanan yang diterima. Hal ini dinilai penting untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi dan sesuai standar.
Sejalan dengan itu, DPRD merujuk pada arahan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong keterbukaan. Penerima manfaat diharapkan tidak ragu untuk mempublikasikan atau memposting makanan yang diterima apabila ditemukan kondisi yang tidak layak, sebagai bentuk pengawasan partisipatif.
Dalam kunjungan tersebut, isu perizinan juga turut disinggung. Pihak pengelola menyampaikan bahwa proses perizinan telah berjalan, namun belum diketahui perkembangan terbarunya.
“Di bulan puasa terkait perizinan sudah dalam proses, setelah itu kami belum tahu progresnya,” ungkap Rosid selaku pihak yayasan.
Sementara itu, kepala dapur MBG menyambut baik kedatangan para wakil rakyat tersebut. Ia menyatakan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD akan segera ditindaklanjuti.
Pihak dapur juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan program sesuai dengan harapan pemerintah pusat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para penerima.
DPRD menekankan bahwa program MBG sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya pelajar, harus dijalankan dengan standar tinggi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas program.
Sinergi antara Pemkab dan DPRD ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan sistem secara menyeluruh. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat optimal serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.(Asen/Red/PI).
Komentar