PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Wacana reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden tentang Reformasi Polri serta melantik penasihat khusus presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Namun, sejumlah kalangan menilai upaya ini tidak cukup hanya berhenti pada level struktural. Kritik diarahkan agar tim reformasi Polri yang tengah dibentuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan menyentuh persoalan mendasar: perubahan kultural di tubuh kepolisian.
BACA JUGA :
Gerak Nyata Polri Wujudkan Asta Cita, 20 SPPG Siap Distribusikan MBG
“Publik wajar menuntut akuntabilitas dan profesionalitas dari Tim Reformasi Polri, karena Polri adalah institusi negara yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujar Sandri Rumanama di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Menurut Sandri, polisi Indonesia membutuhkan reformasi yang bersifat menyeluruh—reformatif, adaptif, dan humanis—seiring dinamika kejahatan yang makin kompleks. “Reformasi tidak cukup berhenti pada pandangan skeptis. Polri harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, kompleksitas kriminalitas, hingga tuntutan transparansi publik. Penanganan hukum pun harus dijalankan secara profesional karena bentuk kejahatan terus berubah mengikuti tren,” tuturnya.
Sandri menambahkan, dorongan aspiratif masyarakat dapat menjadi modal penting untuk pembenahan Polri. Terlebih, institusi tersebut kini tengah menyiapkan Grand Strategy Polri 2025–2045, kelanjutan dari strategi sebelumnya yang berjalan sejak 2005. “Inilah momentum perbaikan. Grand Strategy Polri 2025–2045 perlu menjawab aspek mana yang diperkuat dan mana yang harus diperbaiki,” paparnya.
BACA JUGA :
RUU Polri Beri Kewenangan Super, Sementara RUU TNI Hanya Sedikit Berubah?
Sebagai Wakil Ketua Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) sekaligus Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri menekankan pentingnya pembenahan di ranah pendidikan kepolisian. Ia menilai transformasi struktural dan instrumental memang sudah berlangsung, tetapi belum menyentuh sisi kultural.
“Kurikulum pendidikan Polri harus dibenahi. Reformasi tidak boleh berhenti di level struktur, tapi harus merubah pola pikir dan budaya personel,” katanya.
Sandri mencontohkan sejumlah insiden, termasuk korban sipil dalam penanganan demonstrasi, sebagai bukti belum kokohnya perubahan kultural. “Itu bukan hanya tragedi kemanusiaan. Ada faktor psikologis massa yang memengaruhi pengambilan keputusan cepat di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan fundamental sudah ada, tetapi perspektif kultural belum terwujud,” ujarnya.
Ia menekankan, reformasi kultural Polri mencakup transformasi mindset, nilai, dan budaya kerja aparat. “Perubahan kultural adalah poin paling krusial. Tanpa itu, reformasi Polri hanya berhenti di permukaan,” kata Sandri.
3 komentar
Komentar ditutup.