PATRAINDONESIA.COM – (JAKARTA) –Kritik tajam Anies Baswedan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respons dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari aktivis nasional sekaligus Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, yang menilai pernyataan Anies bersifat emosional dan tidak berdasar data.
Anies sebelumnya menyindir praktik birokrasi dan politik yang menurutnya semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Ia menilai jabatan publik kini lebih banyak ditentukan oleh kedekatan politik, bukan oleh kompetensi.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu (8/10/2025), serta di acara serupa bertajuk Suara Rakyat di Padang, Sabtu (1/11/2025).
Dalam forum tersebut, Anies mempertanyakan realisasi janji-janji pemerintah Prabowo-Gibran yang telah berjalan satu tahun. Ia menyebut baru sekitar 20 persen masa jabatan berlalu, namun belum tampak hasil signifikan. Anies juga menyoroti tiga hal yang menjadi keresahan utama masyarakat: urusan makan, kerja, dan masa depan.
Respons Sandri Rumanama: Kritik Emosional, Bukan Substantif
Menanggapi hal itu, Sandri Rumanama menilai kritik Anies cenderung bersifat emosional dan tidak substantif.
“Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak substantif. Namanya juga jabatan politik, tentu harus punya koneksi politik. Tapi sejauh ini, komposisi kabinet merah putih sudah profesional,” ujar Sandri di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Sandri, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia), menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah merealisasikan sekitar 20 persen janji politiknya selama setahun masa kerja.
“Sudah terealisasi janji-janji politik Prabowo-Gibran kok selama satu tahun pemerintahan. Artinya sudah 20 persen progresif,” katanya.
Klaim Program Pemerintah Sudah Menjawab Kritik Anies
Sandri menjabarkan sejumlah program yang disebutnya telah menjawab tiga isu utama yang dikritik Anies.
Ia menyebut program Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Masalah makan, kerja, dan masa depan yang disinggung Pak Anies itu justru sudah dijawab oleh pemerintah. Untuk urusan kerja, berbagai program magang dan padat karya berhasil menurunkan angka pengangguran,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Sandri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 turun menjadi 4,76 persen, atau berkurang 0,15 persen dibanding Agustus 2024.
Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah melalui berbagai program peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja, seperti Tenaga Kerja Mandiri, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Selain itu, pemerintah daerah juga gencar menggelar job fair virtual serta menyediakan aplikasi ketenagakerjaan untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja.
“Kritik Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Retorika”
Menutup pernyataannya, Sandri berharap kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran disampaikan dengan dasar data dan analisis, bukan retorika politik.
“Kita semua punya tugas yang sama, mengontrol dan mengkritik jalannya pemerintahan. Tapi kritik harus berdasarkan data, realitas, dan fakta, bukan sebatas retorika,” ujar Sandri.
