PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Keterlambatan pembayaran gaji Siltap (Salaries for Village Officials) yang sudah tertunda selama tiga bulan membuat sejumlah pihak di Kabupaten Pesawaran mulai gerah.
Salah satu Kepala Dusun (Kadus) mengungkapkan rencana untuk menggelar aksi demo di kantor Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung jika gaji mereka tidak segera dibayarkan.
Gaji yang biasa diterima setiap bulan oleh para Kepala Dusun, perangkat desa, dan pegawai lainnya, saat ini sudah masuk dalam keterlambatan yang cukup signifikan.
Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan para aparat desa yang menggantungkan penghasilan tersebut untuk keperluan sehari-hari.
Salah satu Kadus yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Kami sudah sabar menunggu, tetapi ini sudah tiga bulan. Jika tidak segera ada solusi, kami akan turun ke jalan untuk menuntut hak kami.” Ujarnya.
Ketidakpastian ini tentu saja memperburuk situasi di tingkat desa. Pasalnya, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh perangkat desa dan Kepala Dusun sangat vital untuk kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka merasa bahwa hak mereka yang sudah diatur dalam perundang-undangan seharusnya dipenuhi tepat waktu.
Begitu pula dengan salah satu anggota BPD yang menyayangkan lambangnya proses tersebut.
“Kami berharap agar gaji Siltap tidak lagi tertunda, kami punya tanggung jawab besar dan sudah menjalankan tugas sesuai kewajiban, jadi kami minta Hak yang harusnya pun diselaraskan dengan kewajiban kami,”ungkapnya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tertundanya pembayaran gaji Siltap ini, namun pada Minggu (9/02/2025) Pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah melakukan audiensi dengan perwakilan dan mengupayakan gaji Siltap diturunkan.
Informasi yang di dapat pada Senin (10/02/2025) Sudah mulai beredar pengajuan gaji Siltap untuk perangkat desa periode November dan Desember tahun 2024 dan dalam tahap pengajuan.
Meski sudah ada edaran Pengajuan gaji, Aksi demo yang direncanakan ini diperkirakan akan melibatkan banyak aparat desa yang merasakan dampak langsung dari keterlambatan tersebut.
Masyarakat setempat berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan tidak menjadi kebiasaan agar tidak ada lagi pengaduan serupa dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah yang selama ini berjalan cukup lancar.(Asen/Red/PI).
