PATRAINDONESIA.COM (JAKARTA) – DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melangkah satu tahap lebih maju. Pengurus pusat organisasi ini beraudiensi dengan jajaran pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juli 2026. Pertemuan prestisius ini menjadi bagian penting dalam persiapan Musyawarah Nasional III PJS sekaligus proses verifikasi sebagai organisasi konstituen Dewan Pers.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba. Turut mendampingi Sekjen Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta perwakilan DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.
Dari unsur Dewan Pers, rombongan PJS disambut Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto. Hadir pula para ketua komisi, Yogi Hadi Ismanto dari Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Maha Eka Swasta dari Komisi Informasi dan Komunikasi, serta Muhammad Jazuli dari Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.
Dalam forum tersebut, PJS memaparkan rekam jejak, perkembangan kelembagaan, dan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif sebagai organisasi konstituen Dewan Pers.
Audiensi berlangsung khidmat pada Selasa, 7 Juli 2026 di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mahmud menegaskan, PJS hadir sejak 2022 sebagai rumah pembinaan bagi insan pers. Menurutnya, masih banyak wartawan di lapangan yang belum tersentuh pembinaan formal dan kerap mendapat stigma negatif.
“Kami hadir untuk merangkul dan memuliakan profesi wartawan. Menjadikannya profesional dan kompeten. Saat ini PJS telah memiliki lebih dari seribu anggota dengan jaringan kepengurusan di 25 provinsi,” ujar Mahmud.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat PJS akan merampungkan seluruh berkas persyaratan untuk diajukan pada proses verifikasi Dewan Pers.
Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mengapresiasi langkah PJS, sekaligus melontarkan pertanyaan substansial terkait orientasi organisasi.
“Apakah PJS hanya berorientasi menjadi konstituen? Jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan organisasi yang sudah ada?” tanya Toto.
Mahmud menjawab dengan tegas. “Tujuan utama kami bukan semata status. PJS ingin menjadi wadah pembinaan. Alhamdulillah, banyak anggota kami yang kini telah mengantongi sertifikat kompetensi wartawan,” jelasnya.
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menyatakan Dewan Pers terbuka bagi setiap organisasi pers yang memenuhi syarat.
“Dewan Pers tidak akan mempersulit. Sepanjang persyaratan terpenuhi, proses akan kami jalankan sesuai mekanisme. Verifikasi ini untuk memastikan organisasi benar-benar berkomitmen menjaga marwah dan ekosistem pers nasional,” tegas Yogi.
Ia juga menekankan bahwa semakin banyak organisasi berkualitas yang menjadi konstituen, semakin kuat fondasi pers Indonesia. Pimpinan Dewan Pers juga mendorong PJS menjaga konsistensi pembinaan anggota dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Pertemuan ditutup dengan sinyal positif. PJS dijadwalkan menyerahkan berkas persyaratan untuk proses verifikasi pada 23 Juli 2026.
Pada momentum yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melaksanakan audiensi serupa, menandai semangat kolektif memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Sekedar informasi, Pro Jurnalismedia Siber yang disingkat (PJS) adalah organisasi profesi wartawan yang berdiri tahun 2022. PJS berkomitmen menjadi wadah pembinaan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan profesi wartawan di Indonesia. Saat ini PJS memiliki kepengurusan di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari seribu orang. (*/Red/PI).
