PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Nasib seorang pria lanjut usia berumur sekitar 80 tahun di Dusun Tegal Arum, Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menjadi perhatian setelah kisahnya beredar melalui media sosial.
Kakek tersebut kini tengah berupaya mencari keadilan dan memperjuangkan persoalan tanah kebun seluas dua Hektare yang selama ini dititipkan kepadanya oleh seseorang yang disebut sebagai pemilik tanah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini bermula ketika sang kakek berniat mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik aslinya. Untuk mewujudkan niat itu, ia kemudian berusaha mencari rumah dan keberadaan orang yang dahulu menitipkan tanah kepadanya.
Namun, dalam proses pencarian tersebut, muncul seseorang yang mengaku sebagai anak dari pemilik tanah.
Menurut keterangan Eko, setelah pertemuan tersebut, proses berlanjut hingga dibuatnya surat sporadik bersama orang yang mengaku sebagai anak pemilik tanah tersebut.
Persoalan kemudian menjadi semakin rumit. Setelah sporadik dibuat, tanah tersebut diduga justru dijual kepada pihak lain oleh orang yang sebelumnya mengaku sebagai anak pemilik tanah.
Kondisi inilah yang kini membuat kakek berusia sekitar 80 tahun tersebut berjuang untuk memperjelas status tanah dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah.
Saat dikonfirmasi pihak media, Eko menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah dibahas melalui mediasi di Kantor Desa Durian.
Menurut Eko, mediasi pertama sudah dilakukan namun pihak yang mengaku anak pemilik tidak hadir. Ketidakhadiran tersebut kemudian berencana kembali menggelar mediasi kedua pada Senin, 2 November 2026, guna mencari titik terang dan penyelesaian atas persoalan tanah tersebut.
“Mediasi pertama pihak yang mengaku pemilik tanah tidak hadir, jadi kita upayakan untuk mediasi kedua,” ujarnya, Minggu (01/11/2026).
Mediasi lanjutan diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kronologi awal penitipan tanah, proses pembuatan sporadik, hingga dugaan penjualan tanah kepada orang lain.
Persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting.
- Apakah orang yang mengaku sebagai anak pemilik tanah benar memiliki hubungan hukum dengan pemilik aslinya.
- Bagaimana proses pembuatan sporadik dilakukan?
- Apakah terdapat persetujuan dari pemilik tanah yang sah sebelum tanah tersebut dijual kepada pihak lain?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan dokumen dan bukti hukum, bukan sekadar pengakuan sepihak.
Surat sporadik sebagai dokumen administrasi pertanahan juga perlu ditelusuri asal-usul penerbitannya, pihak yang mengajukan, saksi-saksi, serta dasar penguasaan tanah yang digunakan.
Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan dokumen atau transaksi yang merugikan pemilik tanah, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam persoalan ini adalah kedudukan surat sporadik. Secara hukum, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) bukanlah sertifikat hak atas tanah dan tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Sporadik merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi dan pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagai bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dengan demikian, apabila seseorang hanya memiliki surat sporadik, hal tersebut belum serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah tersebut sepenuhnya miliknya. Riwayat tanah, asal-usul penguasaan, persetujuan pemilik sebelumnya, keterangan saksi, serta bukti pendukung lainnya tetap harus diperiksa.
Sebelumnya, melalui unggahan media sosial, kakek tersebut disebut berharap mendapatkan bantuan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk mendampingi perjuangannya.
Di usianya yang sudah sekitar 80 tahun, ia berharap persoalan tanah yang selama ini dititipkan kepadanya dapat diselesaikan dan dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya.
Pemerintah Desa Durian, pemerintah kecamatan, serta pihak terkait diharapkan dapat membantu membuka persoalan ini secara transparan.
Apabila mediasi tidak menemukan kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan didampingi penasihat hukum atau LBH.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan pertanahan membutuhkan kejelasan dokumen, identitas pemilik, serta persetujuan yang sah dalam setiap proses peralihan hak.
Jangan sampai warga lanjut usia yang berniat menjaga dan mengembalikan tanah titipan justru harus menghadapi persoalan hukum akibat proses yang belum jelas.
PatraIndonesia.com akan terus mencermati perkembangan persoalan ini, termasuk rencana mediasi kedua pada Senin, 2 November 2026 yang di gelar di Kantor Desa Durian.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan, pihak pembeli tanah, pemerintah desa, maupun pihak lain yang mengetahui kronologi sebenarnya.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal dan keterangan narasumber. Seluruh dugaan tetap memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta kode etik jurnalistik.(Asen/Red/PI).
