PATRAINDONESIA.COM (Jailolo) – Front Masyarakat Peduli Halmahera Barat (FMP) mendesak dilakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan dana publik yang melibatkan sejumlah pejabat di Halmahera Barat. Pada Selasa, 8 Oktober 2024, FMP mengungkap skandal dana sebesar Rp1,8 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan daerah, namun dialihkan untuk kepentingan politik dan gratifikasi.
Menurut Andri Umar, salah satu anggota FMP, dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye politik Partai Demokrat di Halmahera Barat. “Kami memiliki bukti kuat bahwa dana ini digunakan untuk pengadaan atribut kampanye dan pembayaran kepada aparat,” ujar Andri saat memberikan keterangan kepada media.
Andri menegaskan bahwa ini adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat. “Kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah bentuk korupsi sistemik yang telah meracuni birokrasi di Kabupaten Halmahera Barat,” katanya.
Lebih lanjut, Andri mengungkap beberapa dokumen yang menunjukkan aliran dana mencurigakan, termasuk Rp25 juta untuk Kapolres, Rp100 juta untuk rekomendasi politik Partai Demokrat, serta Rp80 juta untuk KPU Provins.
FMP, bersama dengan sejumlah organisasi lain, berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami akan memastikan setiap pejabat yang terlibat, termasuk Kepala Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan, Djems Kose, akan dimintai pertanggungjawaban di depan hukum,” tegas Andri.
Ia menambahkan bahwa ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat yang telah dikhianati. FMP juga menyerukan kepada masyarakat Halmahera Barat untuk bersatu melawan praktik korupsi yang telah merusak sistem pemerintahan di daerah tersebut. “Ini adalah saat yang tepat untuk bergerak dan menuntut keadilan,” tutup Andri.
(*/red/PI)
