PATRAINDONESIA.COM – Jakarta – Dialog Kebangsaan yang digelar PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya di Aula Asrama Mahasiswa Sunan Giri, Minggu (14/9/2025), mendadak terasa seperti forum mini parlemen. Mahasiswa, pemuda, hingga aktivis memenuhi ruangan, larut dalam perdebatan soal masa depan demokrasi Indonesia.
Dua tokoh dihadirkan: Ketua PP KAMMI, M. Amri Akbar, dan akademisi Dr. Abd. Rahmatullah. Keduanya sama-sama menyoroti problem besar demokrasi hari ini: tumpang tindih peran sipil-militer dan derasnya arus digitalisasi yang justru melemahkan ruang publik.
BACA JUGA :
Di Hadapan BEM PTNU se-Nusantara, Bahlil Dorong Mahasiswa untuk Jadi Pengusaha
Ketua PW KAMMI Jakarta Raya, Andre, menyebut forum ini sebagai cara menjaga mahasiswa tetap terkoneksi dengan denyut bangsa. “Aksi Agustus lalu sudah cukup jadi pelajaran. Mahasiswa mesti terus meng-upgrade diri, memperluas wawasan, dan peka pada arah kebangsaan,” katanya.
Sipil Harus Tegak di Atas Militer
Bagi Abd. Rahmatullah, demokrasi akan rapuh bila supremasi sipil tidak dipertegas. Ia menolak gagasan bercampurnya peran militer dalam jabatan publik strategis.
“Publik sipil seharusnya memegang kendali dalam jabatan politik. Militer cukup menjaga pertahanan negara. Bila batas ini kabur, demokrasi bisa tereduksi,” tegasnya.
Demokrasi dalam Cengkeraman Digital
Amri Akbar menambahkan, ancaman demokrasi kini datang dari ruang yang tak kasatmata: digitalisasi. Alih-alih membuka ruang dialog sehat, arus digital kerap membuat perdebatan publik dangkal dan terfragmentasi.
“Ruang diskursus kita kini bergeser ke digital, tapi sering kali sporadis. Demokrasi terkikis. Karena itu mahasiswa dan pemuda harus tetap solid, menjaga agar arah demokrasi tidak hilang,” ujar Amri.
BACA JUGA :
Munas VII IKA PMII Ricuh, Ketum Tunda Sidang Demi Hindari Perpecahan
Ia menekankan bahwa generasi muda tak boleh alergi teknologi, tapi harus mengelolanya. “Digitalisasi bisa jadi senjata penguat demokrasi kalau kita yang mengarahkannya. Mahasiswa harus hadir sebagai garda terdepan,” tambahnya.
Dua Tuntutan
PW KAMMI Jakarta Raya menutup forum dengan pernyataan sikap yang cukup keras:
- Supremasi sipil harus ditegakkan demi menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Pemerintah didesak segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan makar.
Dialog ini meninggalkan pesan kuat: demokrasi tak hanya membutuhkan wacana, tapi juga keberanian mahasiswa untuk terlibat langsung menjaga kedaulatan bangsa.
