PATRAINDONESIA.COM – (JAKARTA) –Sejarah panjang negara-negara besar menunjukkan pola yang sama: kedaulatan tak hanya dibuktikan lewat penguasaan wilayah, tetapi kemampuan menegakkan ketahanan pangan dari tanah sendiri. Pangan menjadi indikator martabat sekaligus pilar pertama stabilitas nasional.
Karena itu, ketika Indonesia menghentikan impor beras dan mendeklarasikan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dari produksi sendiri, perhatian internasional berubah. Bukan sekadar catatan ekonomi—keputusan itu memukul keseimbangan regional yang selama puluhan tahun berjalan stabil.
Ir. R. Haidar Alwi, MT, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai capaian itu sebagai hasil koordinasi negara yang bekerja dalam satu kesatuan.
“Kedaulatan pangan tidak mungkin terwujud jika politik pangan tidak ditopang oleh keamanan nasional yang stabil, jalur distribusi yang terlindungi, dan keberanian negara menutup pintu bagi kepentingan yang selama puluhan tahun merugikan petani kita,” kata Haidar.
Arah Baru Pemerintahan Prabowo dan Stabilitas Polri Presisi
Di masa Presiden Prabowo Subianto, garis kebijakan diperjelas: Indonesia tidak boleh lagi hidup dengan ketergantungan impor. Pemerintah menata ulang produksi, memperbaiki data, dan mendorong modernisasi pertanian sembari menutup ruang permainan lama yang kerap menggerus petani.
Namun beleid semacam itu mensyaratkan stabilitas keamanan yang bekerja tanpa jeda. Peran Polri Presisi menjadi kunci. Institusi itu memastikan distribusi bekerja tanpa sabotase, menutup ruang penimbunan, dan mengawasi setiap potensi permainan harga. Dalam skema ini, kebijakan pangan dan keamanan nasional menjadi dua fondasi yang tak bisa dipisahkan.
Penghentian Impor dan Guncangan Pasar Dunia
Perubahan terjadi ketika produksi dalam negeri menguat dan cadangan nasional kembali aman. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras konsumsi. Dampaknya langsung terasa di luar negeri.
Harga beras dunia anjlok. Ribuan petani di Thailand turun ke jalan memprotes turunnya pendapatan. Media Vietnam menyebut kondisi ini sebagai “krisis pembeli terbesar”, sedangkan diplomatnya meminta Indonesia mempertimbangkan kembali impor meski dalam porsi kecil. Selama puluhan tahun, pasar Indonesia menjadi jangkar ekspor negara-negara tersebut. Kini jangkar itu hilang.
Perubahan ini menandai pergeseran posisi Indonesia: dari pasar pasif menjadi pemain yang menentukan arah harga beras internasional.
Produksi Menguat dan Reformasi Pangan Berjalan
Produksi nasional meningkat signifikan. Gudang Bulog kembali terisi. Harga gabah di tingkat petani lebih stabil. Distribusi pangan berjalan lebih tertata. Pemerintah memperkuat irigasi, memperbaiki basis data pertanian, menghadirkan benih unggul, dan mempersempit ruang gerak permainan lama di sektor pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjalankan fungsi teknis, namun Haidar menilai kemandirian pangan adalah kerja bersama. Presiden menentukan arah, kementerian menjalankan detail kebijakan, dan aparat keamanan memastikan lapangan tetap bersih. Tiga elemen ini, menurutnya, membuat swasembada bertahan dalam tekanan.
Berhadapan dengan Mafia Pangan
Namun perubahan besar tak pernah berjalan tanpa perlawanan. Mafia pangan, yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari celah impor, berusaha mempertahankan pengaruhnya. Mereka memainkan harga, menimbun stok, dan mengontrol sejumlah titik distribusi.
Di era Prabowo, reformasi dimulai. Rantai distribusi diperketat. Regulasi diperkuat. Birokrasi dibersihkan. Namun itu belum cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten.
Peran Polri Mengawal Jalannya Kedaulatan Pangan
Dalam pandangan Haidar, peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi pondasi yang menjaga stabilitas kebijakan pangan. Polri Presisi mengawal gudang, jalur logistik, hingga pelabuhan. Mereka juga membongkar praktik penimbunan dan mengantisipasi spekulasi harga yang bisa memicu ketidakstabilan pasar.
Situasi regional yang tertekan akibat berhentinya impor Indonesia memunculkan risiko manuver spekulatif. Polri merespons dengan intelijen presisi, investigasi cepat, dan tindakan hukum tegas.
Haidar menegaskan:
“Tidak ada negara yang berhasil mempertahankan swasembada jika distribusinya dikuasai mafia, jika harganya dikendalikan spekulan, atau jika keamanan logistiknya dibiarkan rapuh. Peran Polri Presisi memastikan bahwa setiap butir beras yang dihasilkan petani tiba di meja rakyat dengan selamat, jujur, dan tanpa permainan pihak yang merasa kehilangan keuntungan.”
Indonesia dan Peta Baru Geopolitik Pangan
Keberanian menutup pintu impor, ditopang keamanan yang stabil, membawa Indonesia ke fase baru. Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai pasar, melainkan sebagai kekuatan yang dapat mengubah peta perdagangan pangan dunia.
Petani memperoleh posisi strategis dalam ekonomi nasional. Pilihan mereka untuk menanam dan panen kini memiliki dampak hingga Bangkok, Hanoi, dan New Delhi. Swasembada bergeser dari sekadar capaian teknis menjadi simbol loncatan martabat bangsa.
Haidar menutup dengan pernyataan yang menegaskan arah masa depan:
“Kedaulatan pangan tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari keberanian negara menutup pintu ketergantungan, bekerja dengan disiplin, dan menjaga setiap tahap produksi melalui aparat keamanan yang berintegritas. Negara yang menjaga pangannya adalah negara yang mengamankan masa depannya sendiri.”
