PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) Indonesia, Charma Afrianto, mendesak Kapolri mengusut menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan perintah hingga upaya menghilangkan bukti elektronik.
Desakan itu disampaikan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah pihak lain. Kasus tersebut, menurut Charma, bukan semata persoalan pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan menyangkut keamanan negara, perlindungan privasi, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat.
Ia meminta Kapolri memastikan proses hukum berjalan tanpa mempertimbangkan pangkat maupun posisi pihak yang diperiksa.
“Kapolri harus menunjukkan ketegasan. Jangan ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Kalau memang ada oknum yang terlibat, tindak secara tegas. Jangan karena memiliki pangkat tinggi kemudian mendapatkan perlakuan istimewa. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang,” tegas Charma.
Menurut dia, penyelidikan perlu menjangkau seluruh rantai dugaan penyadapan. Penyidik harus mengungkap siapa yang menjalankan aktivitas tersebut, siapa yang memerintahkan, serta pihak yang mengetahui atau memfasilitasinya.
Charma mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak hanya menyasar anggota kepolisian dengan jabatan rendah, sementara pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi justru luput dari pemeriksaan.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada anggota kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki pangkat dan kekuasaan. Kalau ada bukti yang mengarah kepada siapa pun, periksa dan proses sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih,” ujarnya.
Charma Soroti Dugaan Penghapusan Jejak Digital
Selain dugaan penyadapan, Gencar Indonesia menyoroti informasi mengenai penghapusan data elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Charma meminta penyidik memeriksa rekam aktivitas pada sistem elektronik yang digunakan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang memiliki akses dan kewenangan untuk mengelola data di dalamnya.
Ia menilai, dugaan penghapusan berkas tidak boleh dipisahkan dari penyelidikan utama apabila terdapat indikasi tindakan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak pelanggaran.
“Jangan hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan. Telusuri juga siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang diduga berupaya menghilangkan jejak digital. Semua harus dibuka berdasarkan bukti dan fakta hukum,” kata Charma.
Bagi Charma, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang sah merupakan persoalan serius. Penanganannya harus mencerminkan prinsip negara hukum, termasuk memastikan kewenangan aparat tidak digunakan di luar ketentuan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap perkara yang melibatkan masyarakat umum. Konsistensi Polri justru diuji ketika dugaan pelanggaran melibatkan personelnya sendiri.
Karena itu, Charma meminta Kapolri membuka perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan penyidikan.
Meski mendesak pengusutan menyeluruh, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.
“Gencar Indonesia tidak meminta siapa pun dihukum tanpa pembuktian. Yang kami tuntut adalah keberanian mengungkap fakta, membuka seluruh rangkaian perkara, dan menindak siapa pun yang terbukti terlibat. Jangan ada yang dilindungi dan jangan ada fakta yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kewenangan dan seragam kepolisian merupakan amanah negara yang harus digunakan sesuai hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Ini momentum bagi Polri untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi daripada hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan individu atau kelompok,” kata Charma.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Melalui Sistem LIMS
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Aktivitas tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Dalam pengungkapan perkara itu, penyidik turut menemukan dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 telepon genggam, satu unit iPad, serta empat flash disk sebagai barang bukti.
Dalam perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Polri menyatakan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan objektif. Pengawasan internal juga diterapkan untuk memastikan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian berjalan sesuai aturan.
Perkembangan pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian Gencar Indonesia. Charma meminta penyidik memastikan seluruh fakta terungkap, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki jabatan strategis.
“Kapolri harus memastikan perkara ini dibongkar sampai tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Transparansi dan keberanian menindak tanpa pandang bulu menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Charma Afrianto.
