PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kalimantan Membangun (FKM) menyoroti dan mendesak adanya audit dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sorotan tersebut ditujukan kepada pihak pengelolaan anggaran di Provinsi Kalteng. Pasalnya, saat ini muncul keresahan publik terkait efektivitas penggunaan dana dan adanya dugaan penyimpangan kepentingan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta BPK, KPK, dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan serta membuka data penggunaan anggaran ke publik.
Hal tersebut di atas disampaikan Ketua LSM FKM Supriadi Katae, ketika dikonfirmasi media ini, Selasa (28/7/2026) melalui telepon seluler via pesan singkat WhatsApp.
Ia menyampaikan, anggaran besar untuk Karhutla setiap tahun harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu dirinya mengingatkan dan menekankan agar tidak ada motif mencari keuntungan dari bencana.
“Kami tidak menuduh. Tapi kami mendesak agar semua penggunaan anggaran dicek secara terbuka. Jangan sampai ada dugaan bahwa Karhutla dipelihara karena ada kepentingan anggaran. Masyarakat berhak tahu,” ujar Supriadi Katae yang akrab disapa Bang Nalau itu di Palangka Raya.
Supriadi juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka terkait realisasi dana, mulai dari patroli, MPA, peralatan, hingga sosialisasi. (*/Red/PI).
