PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Di tengah geliat ibu kota yang tak pernah tidur, suara deru knalpot dan klakson yang biasanya menjadi harmoni harian, hari ini berubah menjadi simfoni perjuangan. Seribu lebih pengendara ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengendara Online Indonesia (SePOI) menapaki aspal Jalan Merdeka Timur menuju Kementerian Perhubungan, membawa satu semangat yang menggelora: Kebangkitan Transportasi Online Indonesia.
Unjuk rasa ini bukan sekadar barisan helm hijau dan jaket tebal; ini adalah simbol dari mereka yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas kota, namun seakan hanya dianggap sebagai roda penggerak tanpa suara. Ketua Umum SePOI, Mahmud, menyuarakan bahwa sistem yang berlaku hari ini adalah seperti menabur benih di ladang kering: bekerja keras namun hasil tak kunjung menyubur.
“Penghasilan driver Ojol yang dulu bisa mencukupi satu keluarga, kini bahkan tak cukup untuk sewa kontrakan,” ujar Mahmud dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Senin (19/5/2025). “Mereka disebut mitra, tapi tak punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.”
Mahmud menyoroti praktik para perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab yang beroperasi laiknya penguasa jalanan digital, namun abai terhadap tanggung jawab sosial. Pengemudi bisa dinonaktifkan kapan saja, tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak diberi jaminan sosial, tak ada jaminan penghasilan minimum, dan hidup dalam ketidakpastian seperti layang-layang tanpa benang.
Direktur Eksekutif YFAS, Felix Silitonga, menambahkan data mengkhawatirkan: rata-rata driver Ojol bekerja 14 jam sehari hanya untuk mengantongi Rp 200–300 ribu. Jika dihitung dengan standar pekerja formal, itu berarti hanya Rp 50 ribu sehari. “Mereka bekerja keras, namun upahnya nyaris tak manusiawi,” katanya.
Tarif rendah, potongan besar dari aplikator, dan ketiadaan perlindungan hukum membuat mereka seolah menjadi “sapi perah”: menguntungkan, namun tak pernah disejahterakan.
SePOI menuntut tiga hal utama kepada Kemenhub:
- Kenaikan tarif penumpang roda dua.
- Regulasi layanan makanan dan barang roda dua.
- ketentuan tarif bersih R4.
- Undang-Undang Transportasi Online sebagai payung hukum.
Jika tuntutan ini diabaikan, Mahmud mengancam akan mengerahkan 300 ribu anggotanya di 14 kota besar Indonesia. “Ini bukan sekadar demo. Ini adalah panggilan nurani dari mereka yang selama ini hanya diminta taat, tapi tak pernah diajak bicara soal keadilan,” tegasnya.
