PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP), Sandri Rumanama, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Pernyataan tersebut muncul ketika polemik mengenai status Gibran dan dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan politik nasional.
Sandri menyampaikan klaim pengunduran diri itu sebelum 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi partai politik mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menurut Sandri, langkah Gibran merupakan keputusan untuk meninggalkan jabatan secara terhormat, bukan karena diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
“Mas wapres sudah memundurkan diri secara terhormat bukan dimakzulkan” ucap Sandri.
Pernyataan tersebut menambah dinamika politik di tengah berkembangnya desakan sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusional DPR dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden.
Sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Langkah ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan atau ijazah penyetaraan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024.
Persoalan tersebut turut dikaitkan dengan dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya disebut memberikan penjelasan mengenai munculnya niat pengunduran diri tersebut di tengah perkembangan persoalan hukum dan politik yang melibatkan Gibran.
Namun, klaim Sandri mengenai pengunduran diri Gibran belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi negara. Belum ada konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan maupun Gibran Rakabuming Raka yang memastikan bahwa jabatan Wakil Presiden telah ditinggalkan.
Dengan demikian, perkembangan mengenai status Gibran masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama mengenai kebenaran pengunduran diri yang disampaikan oleh pengurus BaraJP tersebut.
