PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Nama mantan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi muncul dalam perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah berkembangnya wacana tersebut, rekam jejak Harvick selama bertugas di pemerintahan kembali menjadi perhatian.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Kerukunan Antar-Suku (FK2AS), Ahmad Sazali, menilai Harvick memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti perhatian Harvick terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Penilaian itu didasarkan pada pengalaman Harvick ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian hingga Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pertanian Republik Indonesia.
“Bahwa dalam melakukan kerja saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian maupun sebagai Plt. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bang Hatvick panggilan akrab Harvick Hasnul Qolbi, selalu mengedepankan kepentingan rakyat khususnya Petani,” ujar Ahmad Sazali, Selasa, 10 November 2026.
Ahmad mengatakan kemampuan seorang pejabat pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas administratif. Menurut dia, pejabat negara juga perlu memahami kebutuhan masyarakat dan menyelaraskannya dengan kebijakan pimpinan pemerintahan.
Ia menilai Harvick memiliki kemampuan tersebut selama menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan.
“Bang Harvick salah satu contoh Abdi Bangsa dan Pembantu Presiden yang dapat meng-elaborasikan antara kebutuhan Rakyat dan Selera Pimpinan (Presiden),” ungkapnya.
Pernyataan Ahmad tersebut menempatkan pengalaman Harvick di sektor pertanian sebagai salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam menilai kapasitasnya sebagai pejabat publik.
Isu Pengganti Gibran dan Mekanisme Konstitusi
Kemunculan nama Harvick dalam wacana pengganti Gibran juga memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan kepastian informasi tersebut.
Kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengajukan Harvick sebagai satu-satunya nama untuk menggantikan Gibran masih memerlukan konfirmasi resmi. Belum dapat dipastikan pula apakah nama Harvick telah masuk dalam pembahasan formal mengenai perubahan posisi Wakil Presiden.
Dari sisi ketatanegaraan, pergantian Wakil Presiden memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan sepihak Presiden.
Karena itu, wacana mengenai Harvick sebagai figur pengganti Gibran perlu ditempatkan sebagai isu politik yang belum tentu mencerminkan proses konstitusional yang sedang berlangsung.
Adapun penilaian Ahmad Sazali lebih menitikberatkan pada pengalaman Harvick dalam pemerintahan, terutama terkait keberpihakan terhadap petani dan kemampuannya menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan arahan Presiden.
