PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pembangunan sektor pangan dan energi. Di tengah kondisi tersebut, PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menawarkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengembangkan potensi sumber daya di sejumlah wilayah.
Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan pilot project KPBU di kantor PT PPM, kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Mamuju, Sulawesi Barat, menghadiri pertemuan tersebut.
Direktur Utama PT PPM, Mardianto, memimpin pembahasan dengan didampingi Direktur Perencanaan dan jajaran direksi perusahaan. Agenda pertemuan antara lain membicarakan pemanfaatan lahan yang belum produktif serta peluang pengembangan sektor pangan dan energi di daerah.
Mardianto mengatakan program tersebut dirancang untuk mendukung percepatan swasembada dan kedaulatan pangan serta energi nasional. Perusahaan juga menargetkan pengembangan program di berbagai provinsi dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan potensi wilayah perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah agar memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat. Pemanfaatan lahan, kata dia, tetap harus memperhatikan batasan perlindungan lingkungan.
Kawasan konservasi, termasuk hutan lindung dan suaka margasatwa, tidak boleh dialihfungsikan. Sementara itu, pengembangan pariwisata ramah lingkungan dapat menjadi alternatif pemanfaatan potensi kawasan di sekitarnya.
“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto.
Desa Didorong Menjadi Pusat Kegiatan Ekonomi
Dalam rancangan program tersebut, PT PPM menggunakan pola kemitraan inti-plasma. Masyarakat desa diproyeksikan terlibat dalam kegiatan pengembangan usaha, bukan sekadar menjadi penerima manfaat.
Desa ditempatkan sebagai leading sector yang akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pelaksanaannya juga direncanakan melibatkan asosiasi pangan dan energi daerah.
PT PPM menyebut perannya mencakup fungsi holding company, asset management, serta pengelolaan tokenisasi bersama mitra strategis. Perusahaan menawarkan pembiayaan proyek melalui skema KPBU yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD.
Meski demikian, rincian mengenai mekanisme investasi, pengelolaan tokenisasi, pembagian risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam tahapan pembahasan teknis.
Kejelasan aspek tersebut menjadi penting agar kerja sama yang dirancang memiliki kepastian pelaksanaan dan memberikan manfaat terukur bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Saleh Asnawi Soroti Keterbatasan APBD
Bupati Tanggamus, Hi. Mohammad Saleh Asnawi, menyambut positif inisiatif kerja sama yang ditawarkan PT PPM. Ia menilai alternatif pembiayaan melalui investasi badan usaha diperlukan ketika kemampuan keuangan daerah terbatas.
Saleh mengatakan keterbatasan APBD dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaborasi serta kerja sama ini. Mengingat tantangan anggaran daerah (APBD) yang terbatas dan adanya pemotongan dari pusat, kehadiran investasi maupun kerja sama seperti KPBU ini sangat diharapkan untuk membantu percepatan pembangunan serta membawa keberkahan bagi masyarakat di Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Pringsewu,” ungkap Saleh Asnawi.
Skema KPBU, menurut Saleh, dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk merealisasikan proyek berskala besar yang sulit ditopang hanya melalui anggaran daerah.
Sikap terbuka terhadap peluang investasi juga disampaikan perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah daerah tersebut menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai model pembiayaan dan pembagian tanggung jawab antarkabupaten.
“Kami dari Pemkab Lampung Barat sangat terbuka terhadap peluang investasi ini dan siap menunggu pemaparan teknis lebih detail mengenai skema pembiayaan serta pembagian peran masing-masing kabupaten,” ujar perwakilan Pemkab Lampung Barat.
Menunggu Kejelasan Tahapan Pelaksanaan
Pertemuan tersebut belum menjadi penanda dimulainya pelaksanaan proyek. Pembahasan masih diarahkan pada penjajakan potensi dan penyelarasan rencana kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah.
Tahapan berikutnya akan menentukan bentuk proyek yang dapat dikembangkan, kebutuhan pendanaan, mekanisme kemitraan, serta pembagian peran masing-masing pihak.
Bagi pemerintah daerah, skema KPBU menawarkan peluang memperoleh dukungan pembiayaan di luar anggaran pemerintah. Namun, keberhasilan program juga akan bergantung pada kejelasan kontrak kerja sama, kelayakan proyek, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Dengan sejumlah aspek tersebut masih perlu dimatangkan, rencana kolaborasi PT PPM dan pemerintah daerah kini berada pada tahap awal menuju pembahasan teknis pengembangan sektor pangan dan energi.
