PATRAINDONESIA.COM – BEKASI – Dalam perhelatan Pilkada Kota Bekasi, Tim UU-Nurul menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketaatan aturan. Hal ini terlihat dari keputusan Daryanto, Ketua Tim Pemenangan, yang mengundurkan diri dari posisinya.
“Kenapa dia mundur? Karena menjadi anggota DPRD, ia termasuk pejabat negara yang menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye,” ungkap Aji Ali Syahbana, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, saat diwawancarai di kediamannya, Minggu 13 Oktober 2024.
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa pejabat negara—termasuk anggota DPR, DPRD, dan ASN—harus menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah.
“Ada sanksi pidana bagi yang melanggar, dengan ancaman hukuman penjara hingga 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp 18.000.000. Ini jelas bukan perkara main-main,” tegas Aji.
Lebih lanjut, Aji menekankan bahwa setiap pejabat di berbagai tingkatan harus mematuhi aturan ini. Tim UU-Nurul telah membuktikan bahwa mereka benar-benar mematuhi aturan, dan hal ini sangat menggembirakan. Mereka memahami bahwa menjaga netralitas adalah bagian penting dari proses demokrasi yang sehat, imbuhnya.
Aji menegaskan bahwa keputusan Daryanto untuk mundur diambil bukan karena tekanan dari pihak manapun, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
“Tim UU-Nurul ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan, dan ini mencerminkan komitmen waktu untuk Pilkada yang bersih dan jujur,” ujar Aji.
Aji Ali Syahbana juga meminta Bawaslu dan KPU untuk konsisten menegakkan aturan. “Jangan ada tebang pilih. Semua pihak harus diperlakukan sama guna menjaga perdamaian dalam pemilu. Saya juga mengimbau warga Bekasi untuk aktif mengawasi proses ini, karena suara mereka akan menentukan arah pembangunan kota ini ke depan.”
“Keputusan ini menunjukkan bahwa Tim UU-Nurul benar-benar menjaga keutuhan dan memberikan contoh yang baik bagi tim-tim lainnya,” tutup Aji.
