PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis alias MBG.
Fakta yang ditemukan dalam kajian sepanjang tahun 2025 itu lagi-lagi hanya dinikmati orang kota yang berprofesi pengusaha, atau pejabat yang mantan pengusaha. Tidak banyak manfaatnya untuk orang desa, kecuali makan seompreng gratis itu.
Hingga akhir tahun 2025, peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perputaran ekonomi daerah masih sangat kecil.
Perputaran dana ratusan miliar per hari justru mengalir kembali ke kota.
Demikian hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipublikasikan baru-baru ini.
Kajian itu menemukan, kontribusi program MBG terhadap ekonomi daerah masih sangat kecil, yaitu baru sekitar 5 persen.
Temuan KPK ini tampak jelas kontradiksi dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya, Sabtu (16/5/2026).
Dikatakan oleh Presiden, jika di setiap desa terdapat 3000 penerima MBG, apabila dikalikan Rp15 ribu maka, per hari akan terdapat perputaran uang di desa sebesar Rp45 juta dalam satu hari.
Kenyatannya, ternyata uang yang berputar di dapur MBG itu justru mengalir balik ke kota.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan sebagian besar pemasok bahan baku untuk MBG masih berada di kota-kota besar.
“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya sangat kecil. Mereka hanya kebagian makan saja satu ompreng per orang per hari. Namun dampak ekonomi yang lainnya enggak ada pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin kepada media, Kamis (21/05/2026). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha menambahkan, pada periode yang sama pemasok yang berasal dari badan usaha milikndesa atau koperasi hanya 1,54%.
Aida menjelaskan terdapat 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi pada 2025. Dari data tersebut, terdapat 40.433 pemasok yang memasok bahan baku kepada SPPG. Namun, baru 18 entitas koperasi atau badan usaha milik desa yang memasok bahan baku.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kenyataan, bahwa pemilik dapur MBG pada umumnya adalah pengusaha atau pejabat yang berlatar belakang pengusaha yang sudah memiliki jaringan bisnis sendiri.
“Pemilik dapur ini biasanya pengusaha, jadi dia sekaligus menyiapkan bahan bakunya sendiri. Biasanya merupakan jaringan dia yang lama,” ujar Aida.
Menurut kajian tersebut, rendahnya kontribusi entitas ekonomi daerah seperti koperasi dan badan hukum milik desa, berakar pada kebijakan yang memang tidak mengakar ke bawah.
Aida mencontohkan, minimnya keterlibatan pemerintah daerah pada 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK, pemerintah daerah baru dilibatkan pada saat terjadi keracunan. Selain itu, KPK mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum beroperasi dengan efektif pada 2025.
Karena itu, KPK merekomendasikan, agar segera dibangun keterlibatan rantai pasokan lokal. Sehingga MBG bukan cuma membagikan makan siang, tetapi benar-benar turut membangkitkan ekonomi daerah, khususnya desa. (Red/PI)
