PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Sekitar seratus perantau yang tergabung dalam Himpunan Anak Perantau Bersatu Sumatera Selatan (HANTU Sumsel) turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Aksi dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti warga Sumsel yang tinggal di Jabodetabek.
Massa menuntut pemeriksaan Walikota Palembang, Ratu Dewa, atas dugaan penerimaan fee proyek pengadaan peralatan sekolah untuk SD dan SMP senilai Rp 84 miliar pada Anggaran 2025. Dugaan fee yang diterima disebut mencapai belasan miliar rupiah, yang berpotensi merugikan anggaran pendidikan sekaligus menurunkan kualitas layanan sekolah
BACA JUGA :
Gile Benerrrr!!! Warga Palembang Sumbang Rp 2 Triliun Untuk Tangani Covid-19
Koordinator aksi, Charlie Antoni, menekankan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk upaya menegakkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. “Dugaan penyalahgunaan anggaran ini berdampak pada ribuan siswa di Palembang, sehingga proses hukum harus segera dijalankan,” kata Charlie saat berorasi.
Charlie menambahkan, pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan fee yang melibatkan Walikota Ratu Dewa. Bukti tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. “Jika tidak direspons, kami akan turun kembali dengan jumlah massa lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, Charlie menyoroti janji Walikota yang hingga kini belum terealisasi. “Sampai hari ini, janji walikota soal baju seragam dan perlengkapan kebutuhan anak sekolah jauh dari realisasi,” tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat dan perantau terhadap komitmen pemerintah kota memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
BACA JUGA :
Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun: Begini Kronologinya!
Sepanjang aksi, peserta membentangkan spanduk berisi tuntutan dan menyerukan agar aparat hukum menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran secara serius. Aksi berlangsung tertib, damai, dan dijaga ketat polisi tanpa mengganggu arus lalu lintas di sekitar Kantor Kejaksaan Agung.
Charlie berharap aksi ini menjadi perhatian publik karena menyoroti dugaan korupsi besar di sektor pendidikan Palembang. Jika terbukti, penyalahgunaan anggaran ini dapat berdampak langsung pada ribuan siswa SD dan SMP serta menurunkan kualitas layanan pendidikan di kota tersebut.
HANTU Sumsel menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian perantau terhadap daerah asal, sekaligus dorongan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
