PATRAINDONESIA.COM – (JAKARTA) –Stabilitas negara tak pernah berdiri di atas fondasi ekonomi semata. Ada institusi yang menjadi penopang diam-diam namun strategis: kepolisian. Sejak Polri resmi berpisah dari ABRI pada 1999, agenda reformasi kepolisian memasuki babak panjang yang merentang lebih dari 25 tahun. Perubahan struktural telah bergulir, teknologi diperbarui, dan standar layanan publik makin modern. Namun ada satu simpul yang menurut para pengamat akan menentukan masa depan institusi ini: kultur.
Itulah inti pandangan Ir. R. Haidar Alwi, MT, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Baginya, arah reformasi Polri harus dipahami secara utuh, bukan melalui lensa sempit pergantian pejabat semata.
“Perubahan dalam institusi sebesar Polri tidak lahir dari satu orang. Yang menentukan masa depan Polri adalah internalisasi nilai, disiplin, dan budaya pelayanan yang konsisten dari generasi ke generasi. Karena itu reformasi kultural jauh lebih penting daripada sekadar mengganti kepala,” ujarnya.
Pesan yang hendak ditegaskan Haidar jelas: pembenahan Polri bukan pertanyaan “siapa”, tetapi “bagaimana institusi dibangun dari dalam”.
Dua Dekade Reformasi: Struktur Bergerak, Kultur Menunggu Menyusul
Jika publik ingin memahami urgensi reformasi kultural, pencapaian struktural dua dekade terakhir bisa menjadi latar yang penting. Modernisasi layanan publik melalui program PRESISI, transformasi digital administrasi kepolisian, hingga peningkatan keterbukaan informasi menunjukkan bahwa mesin birokrasi Polri semakin efisien.
Masyarakat kini dapat melapor dan memantau aduan dengan lebih mudah progres yang tidak dapat disangkal.
Namun setelah struktur diperbarui, tantangan yang lebih pelik muncul: perubahan kultur.
Institusi sebesar Polri tidak hanya digerakkan oleh regulasi, tetapi juga oleh kebiasaan, nilai, dan mentalitas yang hidup sehari-hari. Di sejumlah daerah, standar pelayanan masih tidak merata; pola komando kadang lebih dominan daripada pendekatan humanis; indikator kinerja sering lebih menonjolkan penindakan ketimbang relasi sosial.
Haidar memandang kondisi ini sebagai fase alami organisasi besar.
“Struktur bisa diperbaiki dengan regulasi, teknologi bisa dibeli, sistem bisa disempurnakan. Tetapi kultur hanya dapat berubah apabila nilai-nilai baik ditanamkan, dijaga, dan diteladankan. Perubahan paling penting dalam institusi adalah perubahan yang tidak terlihat, tetapi dirasakan,” tuturnya.
Dengan kata lain, struktur mungkin pondasi, tetapi kultur adalah arah perjalanan.
Polmas: Jaring Sosial yang Menguatkan Legitimasi Polri
Dalam lanskap perubahan kultural, Polmas (Pemolisian Masyarakat) menempati posisi strategis. Polmas bukan sebatas metode kerja, tetapi filosofi yang menempatkan polisi dan warga sebagai mitra. Polisi hadir bukan hanya saat pelanggaran terjadi, melainkan sebagai pendengar dan penjaga harmoni.
“Polmas adalah jembatan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Kepercayaan adalah energi terbesar sebuah negara. Tanpa kepercayaan publik, hukum kehilangan wibawa. Dengan Polmas, Polri membangun legitimasi moralnya sebagai penjaga ketertiban dan pengayom masyarakat,” kata Haidar.
Relevansi Polmas justru menguat dalam era digital yang penuh ancaman baru: kejahatan siber, hoaks, eksploitasi anak, perdagangan manusia, hingga radikalisasi. Semua itu tidak bisa dilawan hanya dengan gertakan hukum. Polri memerlukan kedekatan sosial untuk membaca tanda-tanda kecil sebelum masalah membesar.
Karena itu, Polmas adalah instrumen yang membuat Polri kuat bukan karena kewenangan, tetapi karena dipercaya.
Saat Fokus Publik Salah Arah
Dalam dinamika media, pembicaraan soal Polri kerap terseret pada isu pergantian Kapolri. Sebuah pendekatan yang menurut Haidar terlalu menyederhanakan persoalan kompleks.
“Institusi sebesar Polri tidak bisa dilihat hanya dari satu kursi. Jika fokus publik hanya diarahkan pada figur, maka kita gagal melihat tubuh organisasi secara utuh. Yang harus diperbaiki adalah kultur, bukan sekadar kepala,” ujarnya.
Haidar menekankan bahwa publik perlu membangun cara pandang yang lebih dewasa. Polri sedang berubah secara bertahap, dan proses itu memerlukan kritik yang sehat, dukungan rasional, serta pemahaman yang lengkap.
Dengan demikian, perbincangan publik perlu bergeser: dari adu nama menjadi evaluasi kultur.
Reformasi Kultural sebagai Investasi Masa Depan Indonesia
Reformasi Polri adalah pekerjaan strategis yang dampaknya meluas jauh melampaui wilayah kepolisian. Negara-negara maju memiliki satu kesamaan: kepolisian yang kuat secara kultur—bukan hanya rapi strukturnya, tetapi kokoh nilai-nilainya.
Kultur kepolisian yang sehat menumbuhkan kepercayaan publik; kepercayaan melahirkan stabilitas; stabilitas memperkuat demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Haidar menegaskan bahwa agenda reformasi kultural bukanlah proyek internal Polri, melainkan investasi nasional.
“Ketika kita memperkuat kultur Polri, kita sesungguhnya sedang memperkuat masa depan bangsa. Reformasi kultural adalah warisan terbaik yang dapat kita titipkan kepada generasi Indonesia berikutnya,” pungkas Haidar Alwi.
