PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Lingkungan pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak-anak justru terseret dalam dugaan kasus kekerasan seksual. Sejumlah santri laki-laki di bawah umur di sebuah pondok pesantren kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dilaporkan diduga menjadi korban tindakan seksual yang melibatkan seorang pimpinan pesantren berinisial MF.
Dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung selama enam bulan, sejak November 2025 hingga Mei 2026. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jakarta Selatan kini mendesak Polda Metro Jaya segera mengusut perkara tersebut dan mempertimbangkan penahanan terhadap terlapor.
Desakan itu disampaikan melalui siaran pers tertanggal 14 November 2026. BBHAR menyebut telah terdapat dua laporan polisi yang berkaitan dengan perkara tersebut, yakni STTLP/B/8730/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan STTLP/B/8733/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Para korban disebut masih berusia anak-anak ketika dugaan peristiwa terjadi. Mereka merupakan santri yang berada dalam lingkungan pendidikan dan pengawasan terlapor.
Dipanggil ke Kediaman Setelah Belajar Malam
Dalam kronologi yang disampaikan tim kuasa hukum, dugaan kekerasan seksual itu terjadi setelah kegiatan pembelajaran malam selesai.
MF disebut memanggil para santri ke kediamannya pada rentang pukul 22.00 hingga 02.00 WIB. Para korban awalnya diminta memijat tubuh terlapor.
Namun, menurut keterangan dalam siaran pers, aktivitas tersebut diduga berlanjut menjadi tindakan seksual. Terlapor disebut melakukan kontak fisik pada bagian intim korban dengan alasan memberikan contoh pijatan.
Dalam kronologi yang sama, tangan korban juga diduga diarahkan ke alat kelamin terlapor hingga terjadi pengeluaran cairan dari organ intim tersebut.
Tim kuasa hukum menyatakan tindakan yang dilaporkan bukan kejadian sekali. Dugaan perbuatan serupa disebut berulang selama periode enam bulan.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi laporan yang perlu ditelusuri dan diuji oleh penyidik melalui proses hukum.
BBHAR Soroti Dugaan Penyalahgunaan Posisi Pendidik
BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan menilai perkara ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pelanggaran hukum. Dugaan tersebut juga menyangkut tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menjamin keamanan anak-anak yang berada di bawah pengawasannya.
Posisi pimpinan pesantren memiliki kewenangan dan kepercayaan dalam lingkungan pendidikan. Karena itu, dugaan tindakan seksual terhadap santri, apabila terbukti, merupakan persoalan serius yang harus ditangani sesuai ketentuan hukum.
Tim kuasa hukum meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap kondisi korban, mengusut seluruh laporan, serta memastikan tidak ada tekanan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban.
“Kami mendorong penegak hukum segera memproses dan menahan (terlapor) terduga pelaku sampai adanya Kepastian Hukum bagi para korban,” demikian pernyataan tim kuasa hukum BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan.
Mereka juga meminta agar hukuman maksimal dan pemberatan diterapkan apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses peradilan.
Minta Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban
Tim kuasa hukum yang menangani perkara ini terdiri dari Salman Alfarisi, S.H., M.H., Farid Hasyim Lubis, S.H., Sumitro Engkeng, S.H., Chala A Situmeang, S.H., CLA, dan Supriyadi, S.H.
Selain mendesak penanganan laporan, mereka menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para korban.
