PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengapresiasi keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution.
Sanksi tersebut dijatuhkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan KKEP itu mendapat respons dari Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI, Sandri Rumanama.
Sandri menilai pemberhentian Ahrie Sonta merupakan keputusan yang tepat. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan kode etik yang dilakukan Polri.
“Saya rasa tepat jika di PDTH, kita apresiasi itu,” ucapnya, Rabu (11/11)
Sandri, yang juga dikenal sebagai Founder lembaga kajian kontra narasi, mengatakan perkara tersebut harus menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Menurut dia, kewenangan yang diberikan kepada aparat negara harus digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional. Penegakan aturan, kata dia, harus berlaku bagi setiap anggota institusi tanpa terkecuali.
Sandri juga menyoroti komposisi tim KKEP Polri yang menangani perkara tersebut. Tim dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai ketua. Adapun Wakil Ketua Tim KKEP dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.
Sementara itu, anggota tim terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Menurut Sandri, keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Polri dalam tim tersebut menunjukkan keseriusan institusi dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik.
“Ini bukti komitmen dan tekad yang kuat Polri dalam menyikapi persoalan ini kita beri dukungan penuh kepada tim bekerja secara profesional dan proporsional,” tuturnya.
Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat memperkuat komitmen Polri dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalitas anggotanya.
Bagi Sandri, penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus tetap berada dalam batas-batas hukum. Karena itu, ia menilai mekanisme pengawasan dan penindakan internal menjadi bagian penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian.
Dukungan DPP KNPI terhadap keputusan KKEP Polri tersebut, menurut dia, merupakan bentuk dorongan agar penegakan kode etik berjalan secara profesional dan proporsional.
