PATRAINDONESIA – LAMPUNG – Pengusutan dugaan kasus penyadapan yang menyeret sejumlah figur penting tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah mencuat ke publik. Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Lampung mendesak Polri membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat, tanpa terkecuali, termasuk aktor yang hingga kini identitasnya masih menjadi tanda tanya.
Ketua DPD Repdem Lampung, Napoleon Oktober Bonaparte, SH, MH, menegaskan pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kepolisian tidak cukup hanya menindak pihak tertentu, sementara nama-nama lain yang disebut dalam pusaran perkara justru belum dijelaskan secara terbuka.
Napoleon secara khusus menyoroti munculnya penyebutan ketua umum partai politik dan pengacara yang identitas maupun dugaan keterlibatannya belum diungkap secara terang kepada masyarakat.
Dia mengingatkan, membiarkan informasi menggantung hanya akan memancing spekulasi dan memperkeruh situasi publik.
“Repdem Lampung meminta aktor-aktor yang disebutkan secara samar untuk Polri segera menegaskan para pihak terlibat seperti Ketum partai dan pengacara yang sampai saat ini tidak dibuka secara terang benderang agar tidak menjadi bola liar di masyarakat,” ujar Napoleon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Bagi Repdem Lampung, pengusutan perkara ini harus menjangkau seluruh rantai keterlibatan. Tidak boleh ada pihak yang seolah berada di luar jangkauan hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau pengaruh politik.
Prabowo Diminta Tak Berkompromi, Jenderal yang Terbukti Terlibat Harus Ditindak
Repdem Lampung juga melayangkan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil sikap tegas apabila dugaan pengkhianatan terhadap negara terbukti melalui proses hukum.
Napoleon menilai pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban. Bahkan, apabila ditemukan keterlibatan oknum jenderal, penindakan harus tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, ketegasan negara diperlukan agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi. Hukuman berat terhadap pihak yang terbukti bersalah juga dinilai penting untuk memberikan efek jera.
“Repdem Lampung juga meminta untuk Prabowo memberikan hukuman yang amat agar peristiwa pengkhianatan ini tidak terulang kembali di masa datang yang dilakukan oleh para jenderal,” tegasnya.
Kapolri Dapat Dukungan, Mafia Judol hingga Tambang Diminta Tak Merasa Kebal Hukum
Di tengah desakan pengungkapan seluruh aktor penyadapan, Repdem Lampung menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam menindak figur-figur yang memiliki posisi strategis.
Napoleon menilai penindakan terhadap pejabat berpangkat tinggi menjadi sinyal kuat bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Langkah tersebut, menurutnya, juga berpotensi memberikan tekanan kepada kelompok-kelompok yang selama ini diduga menjalankan bisnis ilegal.
Dia menyinggung praktik mafia judi online, narkoba, prostitusi hingga pertambangan yang dinilai harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Repdem Lampung juga sangat mengapresiasi langkah Kapolri ini sebab ini menciptakan efek domino yang sangat kuat sehingga para oknum mafia judol, narkoba, prostitusi dan mafia tambang pasti akan injak rem mendadak mengingat bintang 4 dan seorang kepala KSP pun ditindak,” ungkap Napoleon.
Repdem berharap ketegasan tersebut tidak hanya menjadi tindakan sesaat, tetapi menjadi standar penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Petisi ke Prabowo Disiapkan, Repdem Tolak Ada Perlakuan Istimewa
Repdem Lampung tidak ingin dukungan terhadap pengusutan perkara berhenti sebatas pernyataan. Organisasi tersebut berencana berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem untuk memperkuat dukungan terhadap Kapolri dalam mengawal proses penegakan hukum.
Tak hanya itu, Repdem Lampung juga menyiapkan petisi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Petisi tersebut dimaksudkan untuk mendesak pemerintah memastikan tidak ada kompromi terhadap tersangka maupun pihak-pihak lain yang nantinya terbukti terlibat dalam perkara dugaan penyadapan.
Napoleon menegaskan, seluruh pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Pengusutan tidak boleh hanya menyentuh pelaksana di lapangan, tetapi juga harus mengungkap siapa pun yang terbukti berada di balik rangkaian peristiwa tersebut.
Dia juga mengajak masyarakat mengawal institusi kepolisian agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Mari kita jaga bersama Suyudi bangsa ini butuh Kapolri yang selama ini dirindukan hadir di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Napoleon.
Repdem Lampung menegaskan pengungkapan dugaan penyadapan harus menjadi ujian nyata bagi supremasi hukum. Jabatan bukan kekebalan, pangkat bukan perlindungan, dan pengaruh politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum.
Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada aktor yang dilindungi dan tidak boleh ada perkara yang berhenti hanya karena menyentuh lingkaran kekuasaan.
