PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO) menyoroti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (KUPN) 2025-2029. Perhatian organisasi mahasiswa itu tertuju pada masuknya penyebaran budaya LGBTQ dalam kategori ancaman nonmiliter.
HIMAPOLINDO menyampaikan pandangannya melalui akun media sosial organisasi. Mereka menilai ketentuan tersebut tidak semata berkaitan dengan persoalan pertahanan dalam pengertian konvensional, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, ideologi, dan ketahanan nasional.
Dalam perspektif pertahanan negara, ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk serangan bersenjata atau konflik terbuka. Perubahan sosial dan budaya yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan masyarakat juga dapat ditempatkan dalam kerangka ancaman nonmiliter.
“Ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk perang atau serangan militer. Perubahan sosial dan budaya juga dapat dipandang sebagai bagian dari ancaman nonmiliter.”
HIMAPOLINDO menyebut Perpres 111/2025 menempatkan penyebaran budaya LGBTQ dalam dimensi sosial-budaya sebagai bagian dari ancaman nonmiliter.
Namun, organisasi tersebut juga menjelaskan bahwa kategori ancaman nonmiliter tidak berarti penanganannya dilakukan melalui operasi militer. Pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait memiliki peran sesuai dengan kewenangannya, antara lain melalui pendidikan, pembinaan, regulasi dan kebijakan publik.
HIMAPOLINDO: Ancaman Nonmiliter Bukan Otomatis Tugas TNI
HIMAPOLINDO menilai perlu ada pemahaman yang tepat mengenai posisi ancaman nonmiliter dalam sistem pertahanan negara. Sebab, masuknya suatu persoalan ke dalam kategori ancaman nonmiliter tidak serta-merta menjadikannya sebagai tugas utama TNI.
Penanganannya dapat melibatkan kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing. Dimensi yang bersinggungan dengan persoalan sosial dan budaya, misalnya, dapat ditangani melalui instrumen pendidikan, kebijakan sosial, komunikasi publik maupun pembinaan masyarakat.
Peran tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga dapat terlibat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
HIMAPOLINDO memandang pendidikan, literasi, pembinaan karakter dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial.
Dengan pendekatan tersebut, ancaman nonmiliter dipahami sebagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan semata-mata persoalan keamanan dan pertahanan yang harus direspons dengan instrumen militer.
Syahrul Ramdhani: Mahasiswa Perlu Bangun Counter-Narrative
Kepala Departemen Sosial Politik PP HIMAPOLINDO, Syahrul Ramdhani, menyampaikan sikap organisasi mengenai isu tersebut.
Syahrul menilai perkembangan kampanye LGBTQ di ruang siber telah menjadi persoalan yang lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai hak individu.
“Penyebaran budaya dan kampanye LGBTQ secara masif di ruang siber bukan lagi sekadar isu hak individu melainkan infiltrasi budaya global yang mengancam ketahanan nasional.”
Atas dasar itu, Syahrul menyatakan HIMAPOLINDO menolak apa yang disebutnya sebagai normalisasi budaya LGBTQ di ruang publik.
“Oleh karena itu, selaku Kepala Departemen Sosial dan Politik PP Himapolindo, saya menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk penyimpangan sosial dan normalisasi budaya LGBTQ di ruang publik sebab membentengi moral bangsa serta struktur keluarga adalah harga mati.”
Syahrul kemudian menyerukan mahasiswa dan pemuda untuk mengambil peran dalam membentuk wacana di ruang publik. Menurut dia, perkembangan ruang digital membuat generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam menentukan arah narasi publik.
“Sudah saatnya mahasiswa dan pemuda Indonesia bergerak di garda terdepan untuk membangun counter-narrative demi menjaga kedaulatan nilai serta jati diri bangsa.”
Pernyataan HIMAPOLINDO tersebut menambah dinamika pembahasan mengenai Perpres 111/2025, khususnya mengenai bagaimana ancaman nonmiliter didefinisikan dan diterjemahkan dalam kebijakan pertahanan negara.
Perpres tersebut menjadi perhatian karena cakupan ancaman nonmiliter tidak berhenti pada persoalan pertahanan konvensional. Dimensi sosial dan budaya juga ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Pada saat yang sama, pembacaan terhadap ketentuan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks keseluruhan Perpres 111/2025 agar tidak serta-merta dimaknai sebagai kebijakan yang secara khusus mengatur kelompok LGBTQ.
Perdebatan mengenai beleid itu pada akhirnya bersinggungan dengan sejumlah isu sekaligus: pertahanan negara, ketahanan sosial, perubahan budaya, perkembangan ruang digital, kebijakan publik serta perlindungan hak warga negara.
Karena itu, implementasi kebijakan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar tujuan memperkuat ketahanan nasional tetap berjalan dalam koridor hukum dan kewenangan masing-masing lembaga negara.
