Oleh : Amar Iswani, S.P
PATRAINDONESIA.COM Orang memainkan post-truth bukan karena kekurangan kecerdasan atau pendidikan, melainkan karena ada struktur insentif yang membuatnya terasa rasional dan menguntungkan.
Jika kita bedah, fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ia digerakkan oleh lima mesin utama yang saling menguatkan, sehingga strategi “perasaan di atas fakta” menjadi pilihan yang paling efisien bagi banyak aktor di ruang publik digital.
Memahami kelima mesin ini penting agar kita tidak terjebak pada kesimpulan moralistik “mereka bodoh,” lalu gagal merumuskan solusi yang tepat.
Pertama : Ekonomi Perhatian: Bohong Viral, Jujur Sepi
Di era platform, perhatian manusia adalah komoditas paling mahal. Algoritma Facebook, TikTok, X, dan YouTube dirancang untuk memaksimalkan waktu layar.
Cara paling cepat melakukannya adalah dengan memicu emosi. Konten yang membuat orang marah, takut, kaget, atau benci akan mendapatkan komentar, share, dan watch time lebih tinggi dibanding artikel analisis yang tenang dan berimbang. Platform lalu memberi imbalan berupa jangkauan organik, monetisasi iklan, hingga endorsement.
Inilah logika sederhana yang membuat kreator, media, bahkan individu biasa memilih judul bombastis dan narasi menyudutkan.
Fakta yang kering, datanya valid, tapi butuh 10 menit untuk dipahami, kalah telak dari meme 3 detik yang memicu amarah. Akibatnya lahirlah ungkapan “bohong viral, jujur sepi.”
Post-truth di sini bukan pilihan ideologis, melainkan pilihan ekonomi. Selama sistem reward-nya tidak berubah, maka konten emosi akan terus menang.
Kedua, Penguatan Identitas dan Tribalisme: Setia Lebih Penting dari Benar
Manusia adalah makhluk sosial yang butuh rasa memiliki. Di dunia yang kompleks, “kubu” memberi rasa aman dan kepastian.
Post-truth menjadi lem yang paling kuat untuk merekatkan kubu itu. Ketika ada fakta yang datang dari “lawan,” otak kita tidak memprosesnya sebagai informasi netral. Kita memprosesnya sebagai serangan. Psikolog menyebut ini motivated reasoning.
Akibatnya, membagikan hoaks yang memojokkan kubu seberang terasa seperti tindakan loyalitas. Yang penting bukan benar atau salah, tapi “kamu pihak kita atau bukan.”
Fenomena ini terlihat jelas di politik, sepak bola, hingga perdebatan vaksin. Semakin keras seseorang membela narasi kelompoknya, semakin kuat ikatan sosial yang ia dapat.
Jadi post-truth dimainkan karena ia adalah mata uang sosial: ia dibayar dengan rasa diterima, dikagumi, dan dilindungi oleh kelompok.
Ketiga, Psikologi Kognitif: Perangkap Bias Konfirmasi
Otak manusia memang hemat energi. Memverifikasi fakta, membaca data, dan menimbang dua sisi argumen itu melelahkan secara kognitif.
Jauh lebih mudah mempercayai sesuatu yang sudah sesuai dengan keyakinan lama kita. Penjual post-truth memahami betul mekanisme ini. Mereka tidak perlu meyakinkan semua orang. Cukup sajikan “makanan” yang sesuai selera audiens tertentu.
Pembaca merasa nyaman karena keyakinannya divalidasi. Penjual merasa diuntungkan karena dapat engagement. Ini hubungan simbiosis.
Semakin seseorang terpapar konten yang sesuai biasnya, algoritma akan semakin mengurungnya dalam gelembung filter bubble.
Lama-lama ia tidak lagi melihat fakta pembanding. Dunianya menyempit, tapi ia merasa semakin “benar.” Di titik ini, koreksi fakta dari luar justru dianggap serangan, bukan bantuan.
Keempat, Kekuasaan dan Kontrol Narasi: Si Cepat Dia yang Menang
Dalam komunikasi politik dan publik, ada prinsip first-mover advantage. Siapa yang pertama membingkai sebuah peristiwa, dialah yang menentukan kerangka berpikir publik selanjutnya.
Post-truth adalah senjata framing yang paling efektif. Politisi bisa menyebut kebijakan lawan sebagai “pengkhianatan.” Buzzer bisa melabeli demonstrasi sebagai “pesanan asing.” Brand bisa menutupi skandal dengan narasi “serangan kompetitor.”
Begitu label itu menempel di kepala publik, fakta dan klarifikasi belakangan hanya berfungsi sebagai pembelaan.
Publik sudah terlanjur melihat peristiwa itu lewat kacamata yang dipasang lebih dulu. Inilah mengapa tim pemenangan, humas, dan konsultan politik rela mengeluarkan biaya besar untuk “mengatur narasi.”
Karena mereka tahu, dalam perang informasi, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling cepat dan paling konsisten mengulang versinya.
Kelima, Ketidakpastian dan Kelelahan Informasi: Haus Kepastian Palsu
Kita hidup di zaman banjir data. Setiap menit ada ribuan berita, thread, video, dan opini baru. Otak manusia tidak didesain untuk memproses semua itu.
Akibatnya muncul information fatigue. Banyak orang akhirnya menyerah untuk mencari kebenaran dan memilih jalan pintas: percaya pada sosok yang memberi kepastian.
Post-truth menawarkan kepastian palsu itu. Ia menyederhanakan dunia yang rumit menjadi dikotomi hitam-putih: “ini musuh, itu kawan. Ini salah, itu benar. Ikut saya, aman.”
Narasi seperti ini sangat laku karena mengurangi kecemasan. Mengapa repot-repot cek tiga sumber kalau ada satu tokoh yang berani bilang “saya sudah tahu jawabannya?”
Jadi post-truth laku bukan karena orang malas berpikir, tapi karena mereka lelah berpikir. Nyaman mengalahkan akurat.
“Kalau kelima mesin ini sudah kita bedah, lalu apa yang bisa kita lakukan?” Menyalahkan algoritma atau mencaci buzzer saja tidak akan cukup. Karena post-truth tumbuh dari pasar, maka obatnya juga harus menyentuh pasar itu: dari cara kita membaca, cara platform bekerja, hingga cara negara mengatur.
Kesimpulan: Ada Pasar, Ada Penjual
Dari kelima mesin itu, kita bisa tarik benang merah: post-truth bukan anomali atau kebetulan. Ia adalah produk sistemik.
Ia tumbuh karena ada pasarnya. Di satu sisi ada aktor yang menjual emosi, kesetiaan, kesederhanaan, dan kuasa narasi.
Di sisi lain ada publik yang membeli kenyamanan, identitas, validasi, dan kepastian. Selama struktur pasar ini tidak diubah, maka post-truth akan terus diproduksi dan dikonsumsi.
Memahami ini bukan berarti kita memaklumi. Justru sebaliknya. Kalau kita tahu penyakitnya adalah “ekonomi perhatian” maka obatnya bukan sekadar “ayo cek fakta,” Obatnya harus menyentuh algoritma, literasi digital, dan etika platform.
Kalau penyakitnya “tribalisme,” maka obatnya adalah membangun ruang dialog lintas kubu, bukan saling memojokkan.
Dengan memetakan penyebab secara sistematis seperti ini, kita baru bisa menyusun “Protokol 3 Lapis”: literasi, regulasi, dan redesign platform. Karena melawan post-truth dengan jargon moral saja ibarat menyiram api dengan bensin. (Red/PI).
