PATRAINDONESIA.COM (Lampung) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung bersitegang dengan puluhan masyarakat Pesawaran, pemilik sah hak milik lahan mereka.
Ketegangan itu terjadi karena pihak Kementrian Agraria dan tata ruang/BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung menolak apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pihak BPN agar melakukan pengukuran lahan tersebut.
Sebelumnya PatraIndonesia.com memberitakan Aksi unjuk rasa di kantor BPN Bandar Lampung yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat terkait permintaan adanya indikasi pelanggaran pengukuran tanah membuahkan hasil.
Atas tuntutan dan keinginan perwakilan massa aksi, akhirnya pihak BPN memberikan jaminan secara tertulis dan akan melakukan pengukuran ulang.
Jaminan tersebut akan menghadirkan pihak PTPN dengan perwakilan massa aksi untuk bertemu di kantor BPN Provinsi pada Hari Selasa ( 20/6/23) untuk menjadwalkan dan menyiapkan rencana pengukuran ulang terhadap lahan HGU PTPN 7.
Namun saat ini Selasa (20/6/2023) PTPN VII tidak bersedia hadir untuk menjadwalkan pengukuran ulang.
Menurut Andi Darmawan Lubis yang menjabat sebagai Kepala Bidang Survei Pemetaan BPN Bamdarlampung yang didampingi oleh Istin sebagai Kepala Bidang Konflik dan Sengketa Pertanahan serta Sri Rejeki sebagai Kepala BPN Kabupaten Pesawaran mengatakan, bahwa tuntutan masyarakat terkait pengukuran ulang HGU No. IV PTPN VII Way Berulu. PTPN VII tidak bersedia untuk melakukan pengukuran ulang.
“PTPN VII Way Berulu tidak bersedia melakukan pengukuran ulang, terkecuali terdapat keputusan atau ketetapan dari Pengadilan,” ucap Andi dihadapan puluhan perwakilan masyarakat Kabupaten Pesawaran.
Andi menjelaskan, bahwa penguasaan fisik tanah di PTPN VII telah sesuai bukti hak sertifikat HGU No IV yang telah diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung.
“Nah itu yang disampaikan kepada kami, bapak-ibu sekalian, terkait permintaan masyarakat Gedung Tataan, kami sudah mencoba memfasilitasi dengan pihak PTPN VII dan kesimpulannya, kami berharap masyarakat bisa menanggapinya hal ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Fabian Jaya sebagai perwakilan masyarakat Gedong Tataan yang juga sebagai Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menolak segala aktivitas yang dilakukan dari PTPN VII Way Berulu.
“Pokoknya kami akan menduduki lahan PTPN VII Way Berulu meminta dan menolak segala bentuk kegiatan PTPN VII dilahan itu,” kata Pabian dengan nada kecewa terhadap para pejabat BPN Provinsi Lampung saat melakukan negoisasi dengan pihak BPN Balam, Selasa 19 Juni 2023.
Fabiyan menilai bahwa pihak BPN Provinsi Lampung memandang persoalan ini tidak bisa diatasi dan kami menganggap BPN Provinsi Lampung Mandul dan oleh karenanya kami (masyarakat,red) akan segera menduduki lahan PTPN VII Way Berulu.
“Saya sebagai Kepala Desa Taman Sari akan memastikan segera mungkin menduduki lahan PTPN VII Way Berulu. Apa sih susahnya mengukur ulang, dan sepertinya begitu berat melakukannya kalau tidak ada apa apanya dengan BPN Provinsi Lampung dengan PTPN VII Way Berulu,” jelas Fabian dengan nada tinggi.
“Sekali lagi kami katakan, akan segera menduduki lahan PTPN VII, dan ini tanggungjawab PBN Bamdar Lampung. Kok kayaknya begitu berat sehingga sampai keranah hukum, ini negara apa. Ini negara permainan mapia tanah semua,” pungkasnya.
Pemberitaan ini dihimpun dari Infogemanusantara.com. (Asen/Red/PI).
