PATRAINDONESIA.COM – Pertama, penculikan dan pembunuhan Alm. Imam Masykur dari Aceh adalah potret kezaliman. Apapun kesalahan dan motif masalah. Tak boleh terjadi pembunuhan dan penculikan. Mestinya, bisa dibicarakan tanpa hilangkan nyawa sesama warga negara.
Kedua, Presiden hadir acara menantu Boby Nasution di Medan. Acara diwarnai lempar sandal oleh emak – emak yang mengharapkan keadilan atas masalah yang menimpanya.
Kedua masalah diatas, potret buram penegakan keadilan dan hukum dinegeri yang katanya junjung tinggi nilai dan moralitas.
Lingkaran kekuasaan penuh darah yang bertangan besi. Sederet masalah penegakan hukum sangat timpang: tajam ke bawah, tumpul keatas. Sejak rezim Jokowi memimpin bangsa Indonesia yang besar ini: penangkapan aktivis, persekusi lawan politik, kriminalisasi kritikus, amputasi kebebasan berpendapat, melarang kuliah umum, memelihara para buzzerRp, hingga melarang masjid tempat kegiatan mengatur strategi politik lawan.
Kenyataannya, kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Tambang batubara, nikel, emas hingga pasir laut menjadi Bancakan investasi. Bumi dan air negeri ini, sudah tercemar. Namun, belum ada kebijakan yang bisa menjamin negeri ini bisa bertahan lama.
Dugaan Paspampres lingkaran satu Istana membunuh Alm. Imam Masykur tak membuat Istana lakukan hal – hal pembelaan dan permintaan maaf atas nama negara. Masalah ini, menampar wajah Presiden yang dikenal ngewongke rakyat. Ternyata, bringas.
Atas nama keadilan, hukum harus tegak tanpa pandang strata sosial. Kezaliman yang terjadi harus dilawan hingga akar – akarnya. Ini akibat Istana negara masih bercokol sistem berpikir Feodalisme. Sehingga semua kebijakan yang salah tampak dibenarkan sesuai kepentingannya.[]
