PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Undangan Kemenhub yang dilakukan pada hari Jumat (28/01/2021) pukul 13.30 WIB berujung buntu dan tidak ada titik Temu.
Pertemuannya dihadiri oleh 20 perwakilan aliansi dan diikuti beberapa instansi di dalam gedung Kementrian Perhubungan di ruang Singosari Gedung Karsa Lt.3 Jalan Merdeka Barat no 8 Jakarta.
Tim Malari (aksi 5 Januari 2022) yang terdiri atas Patra Indonesia dan Moosi menjelaskan, pertemuan itu tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang kompeten.
Menurut keterangan Dani perwakilan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOOSI) pertemuan tersebut tidak ada titik temu.
“Kami bagian dari tim Malari keluar ruangan setelah dijelaskan beberapa poin yang disampaikan oleh perwakilan instansi dan perwakilan rekan-rekan Aliansi,” tutur Dani.
“Alasan kami keluar meninggalkan pertemuan dikarenakan pembahasan bukan kepada terwujudnya payung hukum bagi profesi Ojek Online (Ojol). Bahkan perwakilan dari Kemenkumham yang diharapkan bisa memberikan pandangan hukum terhadap keberadaan Ojek Online justru tidak hadir,” lanjut Dani.
“Perwakilan dari Kementrian Koperasi juga sempat menyampaikan bahwa kemitraan yang ada dalam UU kemitraan di Kementrian Koperasi tidak sama bentuknya dengan kemitraan di ojek online,” tutur Dani.
Dani juga menegaskan akan melakukan unjuk rasa kembali agar tuntutan terpenuhi.
“Melihat arah pembahasan yang tidak mengarah kepada terbentuknya payung hukum maka Laskar Malari memutuskan untuk meninggalkan ruang pertemuan. Dan akan kembali turun ke jalan pada tanggal 1 Maret 2022,” tegas Dani.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia bisa segera mengambil langkah tegas terhadap terwujudnya payung hukum bagi profesi Ojek Online. Seperti janji yang pernah beliau ucapkan. Karena para pembantunya menemui jalan buntu dalam menerbitkan payung hukum bagi profesi ojek online,” ucapnya. (Marully, Asen/red/PI).
