Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah menjadi keputusan final bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Keputusan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ini menetapkan bahwa IKN akan dipindahkan ke titik lokasi, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan luas total IKN 256,142 ha.
Presiden Jokowi menargetkan, IKN yang diberi nama Nusantara resmi pindah sebelum 16 Agustus 2024, jelang Upacara HUT Proklamasi RI di IKN pada 17 Agustus 2024.
Upaya pemindahan IKN sebenarnya sudah menjadi wacana pemerintah sejak lama, akan tetapi baru belakangan mulai didengungkan kembali, tepatnya di tahun 2017 melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ada beberapa alasan mengapa pemindahan IKN ini menjadi wacana penting dan harus segera diimplementasikan.
Pertama, terkait dengan kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Kedua, kesenjangan pembangunan baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan antar wilayah khususnya Pulau Jawa yang dibandingkan dengan Pulau lainnya.
Apabila diruntun dari sejarah, gagasan pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan sebenarnya pertama kali didengungkan oleh Presiden ke-1 RI Soekarno sejak tahun 1960. Setelah hampir 60 tahun, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mencanangkan kembali rencana pemindahan dengan menitikberatkan beberapa aspek.
Selain kondisi Jakarta yang mencemaskan dari segi geografis, berita beberapa hari belakangan mengenai keadaan polusi udara di Jakarta yang kian mengkhawatirkan juga menjadi alasan relevan mengapa pemindahan IKN menjadi salah satu program prioritas.
Realisasi pemindahan IKN membutuhkan perhitungan yang matang, terlebih dengan adanya dinamika politik dan ekonomi yang akan muncul. Jangan sampai pemindahan ke daerah Kalimantan Timur justru dapat menggerus entitas masyarakat lokal.
Untuk itu, diperlukan perencanaan serius untuk menghindari dampak sosial dalam pelaksanaan pemindahan. Pembangunan kapasitas SDM harus seiring dengan kearifan lokal, selaras dengan tradisi dan budaya setempat guna mendukung suksesnya pembangunan IKN.
Pada proses perencanaan pembangunan IKN tersebut, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, yang mana dalam hal ini adalah keikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan.
Strategi inklusivitas ini adalah menggabungkan peran pendatang ke IKN bersama penduduk lokal, yang harapannya nanti masyarakat setempat dapat berkompetisi dengan tenaga pendatang dari luar untuk menyerap keterampilan dan keahlian mereka.
Sehingga, sejalan dengan persiapan infrastruktur IKN, perlu adanya penyiapan SDM masyarakat lokal yang berkualitas, khususnya dalam hal ini adalah putra-putri daerah di kawasan Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemimpin otorita merekrut putra daerah ke dalam posisi deputi di Otorita IKN. Hal itu dilakukan agar masyarakat setempat dapat terlibat langsung dalam pemerintahan di ibu kota baru.
Selanjutnya hal ini juga dikemukakan oleh Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si pemerintah harus mampu mengakomodir partisipasi masyarakat lokal, yang tak boleh menjadi kalangan yang tergusur dari gemerlapnya pembangunan IKN. “Masyarakat lokal harus menjadi elemen penting atas keberadaan IKN. Penguatan dan pengembangan kualitas SDM menjadi sangat penting.
Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui pelibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal dengan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan (skilling) dan kompetensi (reskilling).
Dari segi ekonomi bisnis, perlu adanya target melalui rencana penambahan wirausaha mapan, usaha yang inovatif, dan berkelanjutan, yang mana dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalkan melalui kebijakan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai bentuk optimalisasi pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lain secara komprehensif dan terpadu.
Kemudian BKN juga memberikan kemudahan untuk putradan putri daerah dalam formasi kebutuhan ASN maupun CASN untuk Pembangunan IKN. Peran serta anak muda penduduk lokal dengan rentang usia Gen Z dan Millenials memiliki kelebihan dalam segi kecanggihan teknologi. Keunggulan tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal dari segi pengembangan produk secara digital.
Hal ini juga dikuatkan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Informasi dan Teknologi (Kominfo) yang memberikan pelatihan pengelolaan keuangan secara digital dan kewirausahaan digital di kawasan IKN, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Keikutsertaan putra-putri daerah untuk berperan dalam badan otoritas pembangunan IKN menambah kaya unsur budaya yang nantinya akan terbentuk di Nusantara.
Sehingga, pemindahan bukan sekadar pemindahan dalam segi fisik terkait bangunan atau gedung pemerintahan, melainkan juga pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan SDM yang dipersiapkan dengan baik. Akulturasi penduduk lokal dengan pendatang harapannya mampu menciptakan identitas IKN yang benar-benar baru, yang mana negara lain juga tidak memilikinya.
Sinergi lintas sektor demi peningkatan kapasitas SDM di sekitar kawasan IKN diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan mobilitas warga, perekonomian, kualitas hidup, serta keterampilan dan inovasi yang terus berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan keinginan warga lokal untuk mau berkolaborasi dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di daerah. Dilansir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK), masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur mengharapkan pelibatan ekonomi kerakyatan dalam proses pengembangan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal, bantuan beasiswa, dan pembangunan balai latihan kerja dan pelatihan tenaga kerja lokal.
Salah satu aspek terpenting dalam proses pemindahan IKN tentunya adalah pembangunan manusianya, Kemenko PMK Muhadjir Effendy, menjelaskan pembangunan manusia merupakan hal serius dipersiapkan dalam menyonsong pemindahan IKN
Kemenko PMK akan memprioritaskan program beasiswa bagi putra/putri PPU untuk menempuh pendidikan yang dibutuhkan dalam penyiapan lapangan pekerjaan yang cocok pada 10 – 20 tahun mendatang. “Akan rancang tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Kita siapkan dari anak-anak PPU,” yakinnya.
Keterlibatan putra-putri daerah bisa menambah warna baru di IKN, sehingga cita-cita IKN Nusantara dengan identitas kota yang modern, berkelas internasional, melalui istilah simpelnya smart, green, and beautiful city dapat terwujud. Pemindahan ini nantinya akan menjadi langkah konkret demi kemajuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yakni pemerataan pembangunan, sebab pembangunan IKN sejatinya adalah tentang membangun peradaban baru yang mencerminkan Nusantara dengan budaya yang beragam. (*)
Artikel ini ditulis oleh Kelompok IV PKP Angkatan III Puslatbang KDOD LAN Samarinda:
1. Andik Dwi Saputro
2. Suwono
3. Alipul Humam
4. Reza Pahlevi
5. Masagus Mochamad Ivans
6. Juhan Wahyudi
7. Erikjon Sitohang
8. Fajar Shidiq Sulistiawan
9. Ahmad Zubaidi
10. Dhika Swastika
