Patra Indonesia.com | Italia
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mewakili Pemerintah Republik Indonesia hadir dalam Konferensi Tingkat Menteri G20, tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment), yang dilaksanakan secara hybrid dari Santa Margherita Ligure, Italia, Kamis (26/8/2021).
Pada pertemuan ini Bintang menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, baik di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM), memperkuat literasi keuangan dan literasi digital pada perempuan, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.
“Indonesia akan terus memperkuat komitmen untuk memastikan pengarusutamaan gender benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi target saja. Kami berkomitmen untuk terus mengawal berbagai isu ini, baik secara nasional maupun global, diantaranya melalui G20 Empower dan W20. Komitmen ini pun akan diwujudkan melalui Presidensi Indonesia, pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment tahun 2022,” ungkap Bintang.
Bintang menjelaskan, bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa, apabila dapat diberdayakan secara optimal.
“Potensi perempuan Indonesia yang mengisi setengah dari populasi kita, sangatlah luar biasa, apabila kita berdayakan secara optimal. Dari jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia yang berjumlah 65,4 juta, lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Data ini menunjukkan, betapa besar potensi perempuan, sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi di masa pandemi,” terangnya.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kemen PPPA memiliki 5 (lima) isu prioritas, yang salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender.
“Pemberdayaan ekonomi merupakan ujung tombak untuk membantu isu-isu pemberdayaan perempuan lainnya, terutama perempuan penyintas bencana, penyintas kekerasan dan perempuan kepala keluarga,” tambahnya.
Adapun tema yang diusung oleh Presidensi Italia adalah science, technology, engineer, mathematic (STEM), literasi keuangan, literasi digital, ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, serta lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang menjadi isu prioritas Kemen PPPA.
“Untuk menutup kesenjangan gender dalam bidang STEM, diperlukan berbagai strategi yang tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan lulusan STEM, tetapi juga mengatasi kendala yang dihadapi perempuan untuk memasuki jenjang pendidikan dan kesempatan kerja di bidang STEM, atau yang dikenal dengan fenomena “leaky pipelines,” jelasnya.
Lebih lanjut Bintang menuturkan, bahwa Kemen PPPA mengusulkan beberapa upaya, diantaranya yaitu mendukung kampanye transformatif, mempromosikan profil perempuan yang menjadi pemimpin di bidang STEM, serta melakukan berbagai inisiasi yang dipimpin perempuan dalam bentuk pelatihan dan mentorship.
“Selain itu, memberikan apresiasi kepada perusahaan yang mengadopsi praktik kesetaraan gender, sehingga bisa menginspirasi perusahaan lainnya. Mendorong berbagai pusat pendidikan, untuk meningkatkan partisipasi siswi-siswinya dalam berbagai kegiatan STEM,” tuturnya.
Adapun terkait persoalan kesenjangan literasi keuangan yang dialami perempuan, Bintang mengungkapkan strategi utama untuk menutup kesenjangan tersebut, adalah dengan memastikan aksesibilitas yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap kepemilikan aset dan layanan keuangan. Indonesia telah memulai dengan beberapa langkah intervensi, diantaranya dengan menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan pada 2020, dan telah diakui Asian Development Bank sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.
“Terkait dengan literasi digital pada perempuan, kami terus mendukung upaya perluasan intrastruktur IT ke seluruh pelosok tanah air. Sedangkan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, intervensi progresif perlu diwujudkan dengan target kesempatan kerja 25%, yang diupayakan dapat kita capai pada 2025. Beberapa langkah penting yang kami usulkan, yaitu mengatasi kesetaraan gender dalam kesenjangan upah, perlindungan sosial, pemenuhan hak-hak pekerja, penghapusan pelecehan seksual, hingga proses rekrutmen yang masih diskriminatif,” kata Menteri PPPA.
Upaya lainnya, yaitu dengan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dipimpin perempuan dan memiliki program pengarusutamaan gender; mengembangkan program “care economy”, termasuk komitmen dalam pemberian cuti pengasuhan bagi perempuan dan laki-laki.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap upaya pengarusutamaan gender, isu perubahan iklim, dan permasalahan lingkungan, yang banyak berdampak pada perempuan. Permasalahan ini pun sangat berkaitan, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keluarga dan Kesetaraan Kesempatan Republik Italia, Elena Bonetti menyatakan bahwa penyelenggaraan pertemuan ini, dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengembangkan respon yang terkoordinir diantara Negara anggota G20 untuk menghadapi tantangan global dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan, seiring dengan adanya kebutuhan untuk merespon dampak negatif pandemi Covid 19. Krisis yang berkelanjutan telah memberikan dampak sosio ekonomi terhadap perempuan, terutama di sektor ekonomi, seperti industri pariwisata dan layanan yang sering dikategorikan sebagai sektor informal yang didominasi oleh perempuan.
Presidensi Italia pada G20 difokuskan, untuk upaya peningkatan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bertujuan untuk menyatukan berbagai kesempatan untuk perubahan yang lebih positif. Dalam sidang ini, dibahas juga mengenai strategi pencapaian pemberdayaan perempuan di tingkat global pada berbagai sektor, dengan fokus terhadap 2 (dua) tema utama, yaitu: (1) STEM, literasi keuangan dan digital, lingkungan dan keberlanjutan (2) tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi dan work-life balance. Kedepannya, diharapkan agar tercipta koordinasi multilateral dalam mewujudkan agenda transformatif global yang efektif di tingkat nasional dan internasional.
Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan yang berlangsung hari ini, merupakan pertemuan kali pertama yang digelar sejak G20 dibentuk, pada 1999. Konferensi ini merupakan inisiasi dari Presidensi Italia melalui Menteri Keluarga dan Kesetaraan Kesempatan Republik Italia, yang bertujuan menyatukan dan memperkuat komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, maupun unsur non-pemerintah untuk memfokuskan perhatian secara transversal pada isu pemberdayaan perempuan,
Hasil dari konferensi hari ini, nantinya akan disampaikan dan menjadi perhatian para pemimpin G20 menjelang KTT Roma pada 30-31 Oktober mendatang. Dan akan ditindaklanjuti Indonesia pada saat Presidensi 2022.
Konferensi ini dihadiri 20 Menteri atau setingkat Menteri, dengan total 53 pembicara yang terdiri dari anggota G20 maupun undangan lain yang berasal dari Pemerintahan, Parlemen, Organisasi Internasional, Akademisi, NGO dan Dunia Usaha. Termasuk Ketua KOWANI Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri Hadriani Uli Silalahi, Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini, Direktur & Chief Strategic Transformation dan Information Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya, serta Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan IWAPI Rinawati Prihatiningsih, yang hadir secara langsung dalam konferensi tersebut.
Kehadiran 4 (empat) perwakilan Indonesia, sebagai bagian dari W20 dan G20 Empower dalam konferensi di Italia. Bertujuan untuk menyampaikan pendapat mengenai isu perempuan, sekaligus melakukan observasi dan persiapan Indonesia dalam rangka Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Mengingat Indonesia akan menjadi Presidensi G20 dan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. (Red/PI)
