PATRAINDONESIA.COM – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) mencuat di kawasan Dermaga Ketapang, Desa Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Berdasarkan penelusuran awak media patraindonesia.com pada Sabtu (14/11/2026), terdapat dugaan penarikan uang sebesar Rp10.000 untuk setiap kapal yang mengurus dokumen SPOGK.
Pungutan tersebut dipertanyakan, karena sejumlah pihak menyebut tidak terdapat ketentuan resmi yang mewajibkan pembayaran tersebut.
Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul informasi bahwa kapal yang belum memiliki kartu elektronik E-PASS diduga tetap dapat mengurus dan memperoleh SPOGK.
Dalam penelusuran tersebut, awak media juga menemukan adanya dua lokasi yang digunakan untuk melayani pengurusan dokumen, yakni di Pos Lanal di Dermaga I dan Pos Dinas Perhubungan (Dishub) di Dermaga IV.
Keberadaan dua lokasi pelayanan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, kewenangan, serta mekanisme administrasi penerbitan SPOGK.
Seorang awak kapal mengungkapkan keberatannya terhadap dugaan penarikan uang yang disebut hampir terjadi kepada setiap pihak yang mengurus dokumen.
“Ini sudah keterlaluan, Bang. Hampir semua yang mengurus diminta uang Rp10 ribu,” ungkap salah seorang awak kapal kepada awak media.
Ia juga menyebut bahwa uang yang terkumpul diduga diserahkan kepada seseorang berinisial DY yang disebut berkaitan dengan pihak KSOP.
Jika dalam sehari terdapat sekitar 250 kapal yang mengurus dokumen dan masing-masing memberikan Rp10.000, maka potensi uang yang terkumpul dapat mencapai Rp2,5 juta per hari. Namun, angka tersebut masih merupakan simulasi berdasarkan perkiraan jumlah kapal, bukan hasil penghitungan transaksi yang telah diverifikasi.
Saat mendatangi Pos Dishub Dermaga IV, awak media bertemu dengan seorang perempuan yang bertugas sebagai admin pelayanan.
Ketika dikonfirmasi mengenai penarikan uang, admin tersebut menyampaikan bahwa pembayaran sebenarnya bersifat sukarela.
“Sebenarnya seikhlasnya, dan dana diserahkan ke Pak DY,” ujarnya.
Saat ditanya apakah penarikan uang tersebut berkaitan dengan pemerintah desa, admin itu menjawab singkat.”Tidak ada kaitannya dengan desa,” katanya.
Sementara itu, keterangan berbeda diperoleh awak media ketika mendatangi Pos Lanal Dermaga I.
Di lokasi tersebut, admin pelayanan disebut langsung meminta uang sebesar Rp50.000 untuk pengurusan lima dokumen SPOGK.
Ketika awak media meminta kuitansi sebagai bukti pembayaran, pihak admin tidak memberikan bukti transaksi tersebut.
Perbedaan mekanisme penarikan uang di kedua lokasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar pelayanan, transparansi keuangan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi SPOGK.
Dalam keterangannya, salah satu pihak yang ditemui awak media menyebut bahwa penerbitan SPOGK pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Namun, di lapangan terdapat pemberian uang yang disebut sebagai bentuk keikhlasan.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait dasar hukum penerimaan uang, siapa yang berwenang menerimanya, mekanisme pencatatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Apabila benar terdapat penarikan uang tanpa dasar ketentuan resmi dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius aparat pengawas pelayanan publik dan instansi berwenang.
Awak media juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum KSOP berinisial DY yang namanya disebut oleh pihak admin sebagai penerima atau pihak yang menerima penyerahan uang.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi langsung dari yang bersangkutan maupun pihak KSOP.
Berdasarkan kejadian tersebut, awak kapal berencana menyampaikan laporan kepada instansi pengawas pelayanan publik serta aparat penegak hukum agar dilakukan pemeriksaan secara objektif sesuai kewenangan masing-masing.(Asen/Red/PI).
